Ketua DPD RI AA LANyalla Mahmud Matalitti meminta Polda Jawa Timur mengusut tuntas jaringan pengedar vaksin booster ilegal.

Bongkah.id – Dugaan jual beli vaksin booster ilegal di Kota Surabaya tengah menjadi sorotan banyak pihak. Kepolisian diminta mengusut tuntas jaringan pengedar serta semua pihak yang terlibat peredarannya.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyatakan, kepolisian harus segera membongkar kasus ini sebelum peredaran vaksin booster ilegal meluas ke seluruh wilayah Jawa Timur. Sebab, menurutnya, vaksinasi booster ilegal tidak sejalan dengan upaya pemerintah menciptakan kekebalan kelompok dalam rangka  mengakhiri pandemi COVID-19.

ads

“Vaksinasi booster ilegal itu kontradiktif dengan upaya pemerintah menghadapi pandemi yang telah menghancurkan perekonomian RI. Kita minta aparat kepolisian mengusut tuntas dugaan itu,” ujar LaNyalla, Sabtu (8/1/2022).

Senator asal Jawa Timur itu menegaskan, sindikat jual beli vaksin booster berbayar dan ilegal ini perlu menjadi perhatian semua pihak. Karena masyarakat bawah bisa menjadi sasaran para sindikat tersebut.

“Bisa saja sindikat ini sudah menyebar ke daerah lain di luar Surabaya, jadi masyarakat harus waspada,” tegasnya.

LaNyalla sangat menyayangkan masih adanya oknum yang mengambil kesempatan dalam situasi pandemi. Apalagi di tengah upaya pemerintah serta berbagai pihak gencar melaksanakan vaksinasi untuk menyelamatkan masyarakat.

“Makanya, harus diproses secara hukum. Karena ini dampaknya sangat luas, bukan hanya secara ekonomi tetapi juga keselamatan jiwa manusia,” tandasnya.

Pemerintah sendiri baru akan memulai vaksinasi dosis ketiga atau booster pada Rabu (12/1/2022). Vaksin booster akan terbagi menjadi dua skema, yaitu gratis dan berbayar.

Namun, ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan selang waktu itu untuk mengeruk keuntungan pribadi. Para pelaku meperjualbelikan vaksin booster ilegal dengan modus mengumpulkan sisa-sisa vaksin dan menjualnya atau memberikan vaksinasi kepada orang yang membutuhkan seharga Rp 250 ribu per kepala.

Berdasar informasi dari berbagai sumber, para pelaku menawarkan vaksin booster itu melalui aplikasi WhatsApp. Dalam pesan yang disebar dicantumkan link pendaftaran. Warga yang tertarik diarahkan untuk mengisi data diri.

Setelah mendaftar, peminat diminta membayar biaya vaksin ke sebuah nomor rekening. Warga yang menjadi peserta kemudian diminta datang ke lokasi yang ditentukan.

Padahal, rencananya pemerintah akan menmberikan vaksinasi ini secara gratis dari dana APBN kepada 21,5 juta lansia dan 61,6 juta Penerima Bantuan Iuran (PBI) non-lansia. Sedangkan vaksin yang berbayar diperuntukkan kepada 93,7 juta penduduk.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak turut menanggapi maraknya komersialisasi vaksinasi booster ilegal ini. Dia  meminta masyarakat untuk bersabar dan menunggu suntikan dosis ketiga dari pemerintah.

“Jadi kami benar-benar meminta, bukan sekadar mengimbau, bahkan memohon masyarakat untuk kaitan dengan booster ini harus melalui jalur pemerintah, apapun itu nantinya ada jalur mandirinya tetapi pemerintah yang akan memberikan direction (arah),” kata Emil, Sabtu (8/1/2022).

Emil memaparkan menurut Kementerian Kesehatan ada sejumlah kalangan yang mendapatkan vaksin booster dari pemerintah. Misalnya, tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan penanganan COVID-19.

“Kaitan dengan booster, Menteri Kesehatan sudah menyampaikan bahwa memang akan ada yang mendapatkan sebagai bentuk fasilitasi pemerintah dan ada jalur mandiri,” jelasnya.

Polda Jawa Timur (Jatim) sendiri telah membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan sindikat jual beli vaksin booster di Kota Surabaya. Tim khusus ini dibentuk menindaklanjuti laporan Dinas Kesehatan Kota Surabaya atas adanya penjualan vaksin dosis ketiga di Kota Pahlawan.

Kapolda Jatim, Irjen Nico Afinta mengatakan, praktik penjualan dan penyuntikan vaksin booster tersebut ilegal. Sebab, vaksin booster untuk masyarakat umum baru resmi digelar pemerintah pada 12 Januari 2022 ini.

“Jajaran Polrestabes dan Polda telah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan terkait dengan informasi tersebut,” kata Nico. (bid)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini