Bongkah.id – Kinerja APBN pada pemerintah daerah wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mojokerto Raya belum optimal. Hingga kuartal III 2024, secara umum terjadi defisit anggaran sebesar Rp – 3.797,18 miliar.
Kepala KPPN Mojokerto, Ahmad Junaedi menjelaskan, kinerja APBN per Kabupaten atau Kota di lingkup wilayah kerja KPPN Mojokerto Raya hingga kuartal III 2024 masih di bawah target. Untuk Kota Mojokerto tercapai 73,0%, Kabupaten Mojokerto 76,8% dan Kabupaten Jombang 78,2%.
Secara rinci disebutkan, Kota Mojokerto total satker 12 pada 8 KL yang belum terealisasi sebesar Rp 195,02 miliar. Kemudian, Kabupaten Mojokerto dari 52 satker di 10 KL yang belum terealisasi sebesar Rp 788,83 miliar dan Kabupaten Jombang dari 39 satker di 9 KL belum terealisasi Rp 503,25 miliar.
Data capaian kinerja APBN Lingkup Wilayah Mojokerto Raya sampai dengan 30 September 2024 dipaparkan dalam konferensi pers, di aula lantai II Kantor KPPN Mojokerto, Kamis (31/10/2024). Selain publikasi, pemaparan kinerja APBN di seluruh mitra kerja meliputi Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto ini bertujuan untuk mengedukasi kepada masyarakat atas penggunaan keuangan negara.
“Masih terdapat jenis pendapatan yang mengalami kontraksi yaitu pendapatan pajak lainnya dan PNBP lainnya, masing-masing sebesar -6,74 persen dan -7,51 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu,” kata Kepala KPPN Mojokerto Juanedi.
Junaedi memaparkan, kondisi fiskal di KPPN Mojokerto secara umum mengalami defisit anggaran sebesar – Rp 3.797,18 M atau baru tercapai 78,55% dari target Rp 4,834,12 M, YoY (10,64%). Hal itu karena belum optimalnya penerimaan pajak dan PNBP.
“Rinciannya, pendapatan negara tercapai Rp 1,139,36 miliar atau 71,52 persen dari target Rp 1,593,10 miliar. Sedangkan belanja negara tercapai Rp Rp 4.936.54 miliar atau 76,81 persen dari target Rp Rp 6,427,22 miliar,” ungkap Junaedi.
Guna menggenjot kinerja APBN pada tiga pemda, KPPN Mojokerto akan melakukan langkah-langkah strategis. Sehingga menutup defisit anggaran yang terjadi hingga kuartal III 2024 dan membuat fiskal tumbuh.
“Kita akan lakukan langkah-langkah strategis untuk melakukan optimalisasi dan pencapaian target belanja negara. Diantaranya melakukan koordinasi dengan satker dengan intens dalam mendorong pelaksanaan akselerasi belanja pemerintah,” demikian Junaedi. (bid)
