Bongkah.id – Forum koordinasi pimpinan daerah (Forkompimda) Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, menggelar rapat koordinasi untuk menurunkan angka stunting. Salah satu upaya yang dilakukan yakni menggalakkan program minum tablet tambah darah (TTD) bagi remaja putri calon ibu.
Rakor digelar di ruang rapat asisten Pemkab Mojokerto dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko, Asisten I Sekda Kabupaten Mojokerto Didik Chusnul Yakin, Kapolres Mojokerto AKBP Apip Ginanjar, Kapolresta Mojokerto AKBP Wiwit Adisatria, Senin (28/11/2022). Selain itu, hadir juga Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Sarudi, Dandim 0815 Mojokerto Letkol Inf M. Iqbal Prihanta Yudha, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni Zuroh, serta Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mojokerto Dr. Ulum Rokhmat.
Sementara itu, salah satu upaya yang dilakukan Pemkab Mojokerto melalui Dinkes Kabupaten Mojokerto dalam menurunkan angka stunting yaitu dengan menggalakkan minum tablet tambah darah (TTD) untuk remaja putri di Kabupaten Mojokerto.
Program ini sudah terlaksana 100 persen dengan sasaran 48.816 remaja putri melalui 27 puskesmas yang tersebar di Kabupaten Mojokerto.
“Program minum tablet tambah darah (TTD) digalakkan untuk menekan risiko anemia atau kekurangan darah yang dapat menyebabkan calon ibu melahirkan bayi stunting,” kata Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati.
Ikfina menjelaskan, stunting saat ini menjadi perhatian dari pemerintah pusat, karena berhubungan dengan tingkat kecerdasan yang tidak bisa optimal pada balita. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
“Itu yang berbahaya, nah makanya kemudian kita dipantau dengan berbagai program dan aplikasi, dan selalu diranking untuk setiap tahunnya dengan dilakukan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), untuk melihat bagaimana perkembangan dari kasus stunting dan capaian program untuk pengendaliannya,” jelasnya.
Orang nomor satu dilingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga menilai, bahwa stunting itu tidak bersifat statis, karena setiap harinya ada bayi yang lahir dan yang sudah lulus dari balita.
“Sehingga, memang programnya tidak cukup kita menemukan balita stunting kemudian diintervensi supaya berat badannya normal lagi dan pertumbuhannya lebih baik lagi, tetapi juga bagaimana calon ibu dan ibu hamil ini, jangan sampai melahirkan bayi stunting. Serta, balita-balita yang tidak masuk kategori stunting, jangan sampai kemudian dia kurang gizi atau infeksi berulang,” ucapnya.
Selain itu, upaya dalam menurunkan angka stunting, Bupati Ikfina juga menjelaskan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kabupaten Mojokerto juga melaksanakan program penetapan kategori keluarga berisiko stunting.
“Program yang kita lakukan ini tidak hanya fokus pada balita-balita stunting, tetapi juga pada keluarga-keluarga berisiko stunting, garis besar seperti ini,” bebernya.
Sementara itu, untuk menyukseskan program penurunan angka stunting di Kabupaten Mojokerto, Kapolres Mojokerto, AKBP Apip Ginanjar mengharapkan untuk terus dilibatkan dalam menangani stunting di Kabupaten Mojokerto.
Ia menegaskan, pelaksanaan program penurunan stunting bisa bekerjasama dengan organisasi Bhayangkari dalam memberikan pelayanan-pelayanan terkait memberikan vitamin di Posyandu atau di Taman Kanak-kanak (TK).
“Jadi mungkin beberapa kegiatan kedepan, Ibu bisa mengajak kami semua, bisa kita lakukan dengan baik, dan dapat menjadi suatu langkah-langkah ikhtiar kita,” ucapnya.
Terkait menyukseskan program penurunan angka stunting di Kabupaten Mojokerto, hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, Sarudi, bahwa di Pengadilan Negeri juga memiliki organisasi Dharmayukti Karini dan di TNI memiliki Persit (Persatuan istri TNI) yang dapat menyampaikan program-program tersebut kepada masyarakat atau bisa berkolaborasi dengan Dinkes Kabupaten Mojokerto dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Mojokerto.
“Tujuan utamanya adalah ini permasalahan bangsa dan pembahasan masyarakat. Kita yang harus bersama-sama memberikan sumbangsih dalam kesempatan ini,” pungkasnya. (bid)
