Pejabat saat upacara di lapangan pemkab Jombang./bongkah.id/Karimatul Maslahah/
Pejabat saat upacara di lapangan pemkab Jombang./bongkah.id/Karimatul Maslahah/

Bongkah.id – Suasana di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang mulai terasa hangat. Sebanyak 23 pejabat eselon II B setingkat kepala organisasi perangkat daerah (OPD) kini tengah menanti giliran. Mereka diusulkan mengikuti job fit, sebuah mekanisme uji kesesuaian jabatan yang kerap menjadi pintu awal perombakan besar di tubuh birokrasi.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jombang, Bambang Suntowo, membenarkan kabar tersebut. Ia menegaskan, seluruh pejabat eselon II B yang sudah menjabat minimal dua tahun akan masuk dalam daftar peserta.

ads

“Semua pejabat eselon II B di lingkup Pemkab Jombang yang masa jabatannya genap atau lebih dari dua tahun ikut serta dalam job fit,” ungkapnya, Rabu (27/8/2025).

Bambang bahkan menyebut dirinya juga termasuk di antara 23 pejabat yang bakal diuji kesesuaian jabatan. “Ya termasuk saya juga ikut,” papar dia sambil tersenyum. Jumlah itu, lanjutnya, memang cukup besar lantaran mayoritas pejabat sudah genap menjabat lebih dari dua tahun.

Meski begitu, tidak semua pejabat masuk dalam gelombang ini. Tercatat, ada tiga nama yang dikecualikan, Kepala Dinas Kesehatan dr. Hexawan Tjahja Widada, Asisten Administrasi Umum Setdakab Jombang Syaiful Anwar, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja Isawan Nanang Risdiyanto.

Menurut Bambang, hasil job fit nantinya akan menjadi acuan utama bagi pimpinan daerah dalam menentukan mutasi jabatan. “Memang seperti itu. Namun untuk mutasi adalah wewenang penuh PPK,” tegasnya.

Namun, proses ini belum bisa digelar dalam waktu dekat. Ada satu tahap penting yang masih ditunggu: persetujuan teknis (pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Sampai hari ini izin pertek dari BKN belum turun, sehingga kami masih menunggu,” jelas Bambang.

Ia menambahkan, tujuan utama job fit bukan sekadar rotasi, melainkan upaya untuk menempatkan pejabat sesuai dengan kompetensinya. Dengan begitu, kinerja OPD diharapkan bisa lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
”Ini memang sebagai langkah awal untuk mutasi,’’ pungkasnya. (Ima/sip)

25

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini