Bongkah.id – Program organisasi penggerak (POP) yang diluncurkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menuai kritik banyak pihak. Menyusul keluarnya Nahdlatul lama, Muhammadiyah dan Persatuian Guru RI (PGRI) dari organisasi itu, elit DPR menilai Nadiem tidak peka terhadap persoalan rakyat.
Pasalnya, di saat masyarakat kesulitan mengikuti pembelajaran jarak jauh, Nadiem justru mengeluarkan program kontroversial tersebut.
“Saya heran Pak Menteri sepertinya tidak peka dengan persoalan rakyat,” kata Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman kepada wartawan, Senin (27/7).
Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, tidak semua anak memiliki smartphone dan membeli quota selama pembelajaran jarak jauh. Sehingga, Habiburokhman menyarankan Nadiem sebaiknya mengalihkan program organisasi penggerak menjadi subsidi pengadaan smartphone untuk siswa.
“Kalau POP gak jelas mending subsidi untuk pengadaan smartphone. Saya dengar kalau dirakit di Indonesia harganya bisa seperempat dari harga pasar. Jadi selain membantu siswa kita juga membantu buruh di Indonesia,” kata Habiburokhman.
Namun, Habiburokhman tidak ingin mengusulkan pencopotan terhadap Nadiem. Dia setuju jika program organisasi penggerak ini dievaluasi.
“Soal POP memang perlu evaluasi karena banyak sekali masalah, padahal dana di program itu lebih dari setengah triliun rupiah,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan Program Organisasi Penggerak (POP) dengan anggaran Rp 595 mliar. Program Organisasi Penggerak memberikan pelatihan guru yang melibatkan organisasi masyarakat di bidang pendidikan.
Praktiknya, ormas membuat pelatihan, kemudian Kemendikbud memberikan dana. Sebanyak 156 ormas diikutkan dalam program ini, termasuk Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Persatuan Guru Republik Indonesia.
Namun ketiganya memutuskan keluar karena sejumlah alasan. Sebagian pihak menilai program tersebut hanya membuang-buang anggaran ratusan miliar rupiah di saat banyaknya persoalan dalam dunia pendidikan di tanah air yang mendesak perhatian serius dari pemerintah.
Antara lain yang paling anyar adalah sistem pembelajaran jarak jauh (daring). Banyak siswa yang menghadapi kendala mengikuti model kegiatan belajar dari rumah karena berbagai faktor. Salah satunya, tidak memilik smartphone.
Rupanya, masalah ini yang menjadi alasan utama PGRI hengkang dari POP. Mereka menilai dana POP lebih dibutuhkan untuk menangani berbagai permasalahan lain di bidang pendidikan.
“Dana yang telah dialokasikan untuk POP akan sangat bermanfaat apabila digunakan untuk membantu siswa, guru atau honorer, penyediaan infrastruktur di daerah khususnya di daerah 3T demi menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) di era pandemi ini,” demikian penyataan tertulis PGRI, Jumat (24/7/2020). (bid)
