Peserta didik mengikuti pembelajaran jarak jauh (daring) dengan bimbingan guru secara virtual melalui smartphone.

Bongkah.id – Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Perguruan Tinggi, Nadiem Makarim membatalkan program organisasi penggerak (POP) tahun 2020 dan mengalihkan anggaran Rp 595 miliar untuk membantu guru yang terdampak pandemi. Selain itu, Kemendikbud juga mengalokasikan dana Rp 9 triliun untuk membelikan pulsa atau kuota data internet kepada siswa, guru, mahasiswa dan dosen selama September-Desember 2020.

Mendikbud menyisir anggaran sebesar Rp 9 triliun untuk bantuan kuota data internet bagi siswa, guru, mahasiwa dan dosen. Rinciannya, pulsa dan kuota data untuk siswa sebesar 35 GB/bulan, guru 42 GB/bulan, mahasiswa dan dosen 50GB/bulan.

“Anggaran Rp 9 triliun akan dikerahkan untuk pulsa atau kuota data, bagi siswa, guru, mahasiswa dan dosen selama 3-4 bulan (September-Desember 2020). Kami segerakan bisa cair,” kata Nadiem saat rapat dengan Komisi X DPR RI, Kamis (27/8/2020).

Sebagian anggaran untuk pulsa ini diperoleh dari anggaran Kemendibud dan Dikti serta pengalihan anggaran program organisasi penggerak (POP) yang batal dilaksakan tahun ini. POP akan digelar lagi tahun depan.

Rinciannya, anggaran subsidi pulsa untuk siswa, guru, mahasiswa dan dosen periode September-Desember 2020 total Rp 7,2 triliun. Tambahan penerima tunjangan profesi guru dan tenaga kependidikan tunjangan profesi dosen serta tunjangan guru besar total Rp 1,7 triliun.

Menurut Nadiem, bantuan pulsa dan kuota internet itu menuruti kebanyakan keluhan terkait pendidikan yang ditampung kementeriannya di masa pandemi Covid-19. Kuota internet ini sangat diharapkan masyarakat, khususnya peserta didik dan guru untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ).

“Yang dikeluhkan setelah keinginan sekolah secara tatap muka adalah pulsa, pulsa, pulsa. Kuota, kuota, kuota. Maka dari itu atas dukungan berbagai menteri kami memperoleh anggaran,” tandas founder startup unicorn Go-Jek ini.

Sementara terkait pembatalan program organisasi penggerak tahun 2020, Nadiem mengatakan hal itu sesuai kemauan masyarakat. Sebelumnya, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menolak masuk dalam POP karena membuang-buang anggaran yang seharusnya bisa lebih bermanfaat untuk penanganan dampak pandemi di sektor pendidikan.

“Tahun ini, anggaran POP kita dedikasikan untuk guru. Dananya direaloaksi untuk membantu guru dalam bentuk pulsa,” kata .

Sebelumnya, POP menuai kritik karena Kemendikbud meloloskan organisasi bentukan perusahaan swasta. Meski POP sempat menuai pro kontra dan penolakan, Nadiem masih berharap PGRI, dan Muhammadiyah, dua organisasi besar yang bergerak di bidang pendidikan, tetap mau bergabung.

“Kami telah mengikuti rekomendasi PGRI dan mengalihkan dananya. Kami mohon secara resmi PGRI kembali ke POP. PBNU sudah setuju bergabung,” ungkap Nadiem. (bid)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here