bongkah.id — Kekuasaan yang dijalankan tanpa kepekaan sosial dan pengawasan publik akhirnya menemui batasnya. Bupati Pati, Sudewo, resmi ditangkap aparat penegak hukum setelah diduga melakukan pemerasan terhadap calon perangkat desa, dengan nilai pungutan mencapai ratusan juta rupiah per orang.
Penangkapan ini menjadi klimaks dari rangkaian panjang gejolak politik dan sosial di Pati yang sejak 2025 diguncang perlawanan rakyat.
Dalam kasus yang diungkap aparat, Sudewo diduga mematok uang sebesar Rp 150 juta, namun kemudian di-mark up menjadi Rp 225 juta kepada para calon perangkat desa. Praktik ini dilakukan secara sistematis dan melibatkan jaringan di tingkat desa.
Peristiwa tersebut menegaskan bahwa jabatan publik telah diperlakukan sebagai komoditas kekuasaan, bukan amanah pelayanan.
Penangkapan Sudewo seolah membuka kembali ingatan publik pada gelombang protes besar rakyat Pati sepanjang 2025. Saat itu, ribuan warga turun ke jalan menolak kebijakan Bupati yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen.
Dalihnya: mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Namun bagi warga, kebijakan tersebut dianggap tidak adil, tidak partisipatif, dan menyengsarakan, terutama bagi petani, nelayan, dan masyarakat kelas bawah.
Pajak dinaikkan drastis, sementara kondisi ekonomi warga belum pulih sepenuhnya.
Aksi protes yang awalnya menuntut pembatalan kenaikan pajak, berkembang menjadi gerakan politik rakyat. Massa tidak lagi sekadar menolak kebijakan, tetapi menuntut Sudewo lengser dari jabatannya karena dinilai arogan dan anti kritik.
Tekanan publik mendorong DPRD Pati menggunakan hak angket.
Namun proses politik tersebut gagal menghasilkan perubahan nyata. Sudewo tetap bertahan sebagai bupati, seolah kebal terhadap suara rakyat dan mekanisme pengawasan demokratis. Kegagalan jalur politik formal ini memperkuat kekecewaan publik.
Pati, Jawa Tengah pun menjadi simbol perlawanan warga terhadap kesewenang-wenangan kepala daerah, bahkan mengilhami diskursus perlawanan sipil di berbagai daerah lain.
Di ruang publik, Pati kerap disandingkan dengan contoh gerakan rakyat di negara lain, seperti Nepal, yang berhasil menjatuhkan pemerintahan korup melalui tekanan massa.
Apa yang tidak tumbang oleh demonstrasi dan hak angket, akhirnya runtuh oleh hukum. Penangkapan Sudewo menegaskan satu pelajaran penting, ketika kekuasaan abai terhadap etika dan aspirasi rakyat, maka hukum akan menjadi palu terakhir.
Kasus ini juga mengungkap ironi kekuasaan daerah. Di satu sisi, rakyat dipaksa menanggung beban pajak tinggi demi PAD. Di sisi lain, kepala daerah justru diduga memperkaya diri melalui praktik pemerasan jabatan di tingkat desa, struktur pemerintahan paling dekat dengan rakyat.
Pelajaran Demokrasi dari Pati
Peristiwa Pati bukan sekadar skandal individu, melainkan peringatan serius bagi tata kelola pemerintahan daerah. Bahwa kenaikan pajak tanpa dialog publik berpotensi melahirkan konflik sosial.
Kekuasaan yang anti kritik cenderung melahirkan praktik koruptif. Demokrasi lokal tidak cukup hanya dengan pemilu, tetapi membutuhkan kontrol rakyat yang terus-menerus. Ketika lembaga politik gagal, penegakan hukum menjadi benteng terakhir keadilan.
Pati telah membuktikan bahwa rakyat mungkin kalah hari ini, tetapi sejarah dan hukum tidak pernah benar-benar lupa.
Penangkapan Sudewo bukan hanya akhir dari satu kekuasaan, tetapi juga catatan penting tentang bagaimana suara rakyat, meski lama diabaikan, akhirnya menemukan pembenarannya. (kim)
