bongkah.id — Presiden Joko Widodo diharapkan telah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mencabut Ombibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, sebelum Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2020 mendatang. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) mengancam akan membuat kegentingan nasional, kalau saja Presiden tidak menerbitkan Perppu tersebut. Ultimatum itu disampaikan, karena tak ditemui Jokowi pada demonstrasi kali ini.
Ultimatum itu disuarakan Koordinator BEM SI dalam demonstrasi di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (20/10).
Sikap penolakan yang dilakukan massa aksi, karena pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja dinilai cacat prosedur. Selain itu, mengandung permasalahan dalam sejumlah pasal.
“Apabila tidak bisa melakukan hal tersebut dalam 8×24 jam, kami memastikan akan melakukan sebuah gerakan besar mahasiswa tepat pada Hari Sumpah Pemuda. Sebuah gerakan yang sama sebagaimana yang terjadi dalam Reformasi 1998. Jika para senior kami bisa, maka kami pun akan bisa,” kata Koordinator BEM SI di lokasi aksi.
Dalam orasi yang disampaikan para perwakilan mahasiswa, mereka tekankan, seharusnya pemerintah fokus menangani pandemi Covid-19 yang memburuk. Alih-alih melakukan itu, pemerintah justru bermanuver politik. Mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja. UU Sapu Jagat yang didalmnya banyak aroma titipan pengusaha, khususnya para pengusaha tambang Batu Bara yang ingin menguras kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan pribadi. Pun kepentingan kelompoknya.
Sebagai informasi, unjuk rasa penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja itu sebenarnya sudah dlakukan para buruh, mahasiswa, dan mahasiswa sudah berkali-kali. Dimulai dengan unjuk rasa pada 8 Oktober lalu. Namun, pemerintah tidak mau tahu. Bahkan Jokowi sama sekali tidak pernah menemui pra pendemo, sebagaimana sesumbarnya sebelumnya yang ingin didemo buruh, mahasiswa, atau masyarakat Indonesia.
Dalam orasinya, para perwakilan mahasiswa itu juga menegaskan, dasar penyampaian aspirasi dengan unjuk rasa itu berbekal dari keresahan rakyat. Bukan disinformasi seperti yang selam ini disebut pemerintah.
“Aksi kami selama ini dibalas Presiden Joko Widodo dengan menyatakan, bahwa yang disuarakan masyarakat terhadap Undang-undang Cipta Kerja itu disebabkan oleh kebohongan belaka,” katanya lagi.
KAWAT BERDURI
Dalam melakukan Long March unjuk rasa kali ini, massa aksi tolak UU Cipta Kerja sempat terhalang kawat berduri saat melintas di Jalan Kwitang, Jakarta Pusat. Namun sejumlah warga terlihat membantu. Menyingkirkan kawat berduri yang dipasang aparat polisi pada pagi harinya. Uluran tangan itu membuat massa aksi yang berangkat dari kampus Universitas Indonesia, Salemba, dapat meneruskan aksinya menuju Jalan Medan Merdeka.
Sebagaimana fakta dilapangan, sepanjang jalan yang dilintasi para pedemo, tampak kawat berduri dipasang di sejumlah gang permukiman warga. Sedikitnya 4 hingga 5 gang dipasangi kawat berduri. Terlihat sejumlah warga menyaksikan long march para demonstran. Mereka merekam jalannya aksi dari balik kawat berduri. Beberapa di antara warga, bahkan bertepuk tangan saat para pengunjuk rasa melewati permukiman mereka.
Akun Twitter @BEMUI_Official juga mengabarkan dukungan warga untuk massa aksi. Saat para pedemo terhalang kawat berduri di Jalan Kwitang sekitar pukul 14.00 WIB, warga setempat membantu menyingkirkannya.
“Warga setempat membantu menyingkirkan blokade kawat berduri yang dipasang kepolisian, agar massa dapat mudah mendapatkan akses jalan saat evakuasi,” cuit BEM UI.
Dalam cuitan tersebut juga disematkan video mahasiswa saat melakukan long march. Tampak sejumlah warga setempat memberikan dukungan kepada massa aksi dari balik kawat berduri.
“Terima kasih. Hidup buruh! Hidup nelayan! Hidup petani! Warga Kwitang selalu mendukung!” seru orator melalui pengeras suara kepada warga.
Mahasiswa UI bersama massa aksi dari Aliansi BEM-SI dan kalangan buruh, sejak Selasa siang berbondong ke area Istana Negara Jakarta. Untuk menyampaikan aspirasi. Menolak pengesahan UU Cipta Kerja.
Dalam catatan aliansi BEM-SI sekitar 5.000 mahasiswa turut turun ke jalan. Jumlah itu kian menyemarakkan area patung kuda, yang sejak pagi sudah diramaikan massa aksi dengan ragam atribut dan poster menyinggung pemerintah dan DPR. Demonstrasi hari ini merupakan aksi lanjutan dari kegiatan pada 8 Oktober lalu, yang berujung rusuh. Saat itu Polisi menangkap ribuan orang, baik sebelum mau pun setelah demonstrasi digelar. (man)
