Bongkah.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang masa pendaftaran seleksi umum jabatan pimpinan tinggi (JPT) hingga Senin (16/8/2021). Kebijakan ini menyusul sepinya pelamar untuk empat pos lantaran persyaratannya yang dinilai terlalu tinggi.
Keempat jabatan yang belum ada pelamarnya yakni Asisten bidang ekonomi dan pembangunan Sekdaprov Jawa Timur, asisten pemerintahan Sekdaprov Jawa Timur, dinas kesehatan, serta wakil direktur penunjang medik RSUD Soedono Madiun. Untuk calon jabatan asisten misalnya, pelamar wajib memenuhi persyaratan minimal telah duduk di eselon II A atau setingkat sekda di pemerintah daerah.
“Persyaratan ini yang masih menjadi kendala. Apakah mereka yang sudah berposisi setingkat sekda mau mendaftar sebagai asisten?,” kata Kepala BKD Jawa Timur Indah Wahyuni.
Kendala yang sama juga ada pada lowongan jabatan Dinas Kesehatan dan Wadir Penunjang Medik RS Soedono. Posisi itu membutuhkan kompetensi khusus bidang kesehatan sehingga memperkecil peluang adanya pendaftar.
“Namun kami berharap dalam perpanjangan masa pendaftaran ini ada pejabat di pemprov maupun pemda (pemerintah kabupaten dan peemrintah kota) yang mendaftar.
Masa pendaftaran seleksi umum JBT Pemprov Jatim sejatinya sudah ditutup pada Selasa (10/8/2021) lalu. Namun karena sepinya peminat pada empat posisi jabatan tadi, maka BKD memperpanjang buka lowongan sampai Senin (16/8/2021).
Indah menjelaskan, pada masa pendaftaran pertama, ada 108 pelamar. Namun hanya 85 pendaftar yang lolos verifikasi administrasi dan akan mengikuti seleksi tahap dua di Iniversitas Negeri Surabaya pada 14-18 Agustus.
”Nama yang sudah lolos verifikasi akan lebih dulu mengikuti assessment. Pelaksanaannya pada Sabtu (14/8) hingga Rabu(18/8),” terang Indah Wahyuni.
Pelaksana tugas (Plt) Biro Pengadaan Barang dan Jasa itu menambahkan, pendaftar yang tidak lolos verifikasi karena beberapa hal antara lain, faktor usia dan kepangkatan yang tidak memenuhi syarat. Seperti, pendaftar jabatan eselon IIA minimal berpangkat IV B. Banyak pendaftar yang masih berpangkat IV A.
”Jadi mereka otomatis gugur,” ujar Indah Wahyuni.
Namun Indah enggan membeber nama-nama peserta yang lolos verifikasi. Dia hanya menyebutkan, kebanyakan pendaftar melamar jabatan yang berbeda dari jabatan sebelumnya atau yang pernah didudukinya.
“Pendaftar lelang jabatan ini diprioritaskan PNS di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Karena kalau diisi dari luar PNS Pemprov Jawa Timur, akan berdampak pada pengembangan pola karier kepegawaian,’” tuturnya.
Sementara Komisi A DPRD Jatim justru menganggap adanya prioritas itu justru menimbulkan diskriminasi dan potensi penyelewenangan pada proses seleksi JPT. Pasalnya, seluruh peserta seleksi seharusnya mendapat hak yang sama.
“Pendaftar yang memenuhi persyaratan administrasi ada 85 orang. Tetapi kenapa yang mengikuti asesmen kedua mulai tanggal 14-18 Agustus di Unesa itu ternyata hanya diikuti oleh 58 peserta,” tandas Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Dedi Dediyansah.
Legislator Partai Gerindra ini menegaskan, lelang jabatan pimpinan OPD ini harus transparan. Sehingga seluruh pelamar yang memenuhi kriteria seharusnya bisa mengikuti setiap tahapan seleksi.
Meski bernuansa diskriminatif, politisi yang akrab disapa Cak Edi itu masih meyakini tidak ada penyelewengan dalam proses seleksi JPT Pemprov Jatim kali ini. Apalagi indikasi jual beli jabatan.
“Karena sudah memakai sistem terbuka, saya rasa minim sekali dilakukan titipan-titipan dan tim seleksi juga dari kalangan independen,” cetusnya. (bid)
Berikut Daftar 18 Jabatan Pemprov Jatim yang Dilelang:
- Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- Asisten II Perekonomian dan Pembangunan
- Kepala Dinas PU Bina Marga
- Kepala Dinas PU Sumber Daya Air
- Kepala Dinas Peternakan.
- Kepala Dinas Kesehatan
- Kepala Bakesbangpol
- Kepala Bakorwil Madiun
- Kepala Bakorwil Jember
- Kepala Bakorwil Malang
- Wadir Penunjang Pelayanan RSUD dr. Saiful Anwar
- Wadir Penunjang dan Pendidikan Penelitian RSUD dr. Soedono
- Kepala Biro Administrasi Pembangunan
- Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa
- Kepala Biro Perekonomian
- Kepala Biro Administrasi Pimpinan
- Kepala Biro Organisasi
- Direktur RSUD Karsa Husada Batu
