Bongkah.id – Besaran bantuan sosial (bansos) tunai untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari Rp 300 ribu menjadi Rp 200 ribu di 2021. Penyusutan ini agar bansos tetap bisa diberikan kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19 tahun depan sekaligus mengantisipasi ancaman resesi yang dapat menggerus perekonomian.
Pemerintah memang berencana tetap menyalurkan bansos pada tahun 2021 selama enam bulan, mulai Januari hingga Juni 2020.
“Bansos tunai untuk 10 juta KPM masih dipertahankan untuk enam bulan dengan nilai nominal menjadi Rp 200 ribu,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam video conference, Jumat (14/8/2020).
Penurunan nilai bansos ini adalah kedua kalinya. Sebelumnya, pemerintah menurunkan bansos dari Rp 600 ribu menjadi Rp 300 ribu pada tahun ini.
Sri Mulyani menyatakan, penanganan Covid-19 sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Terlebih untuk proyeksi tahun 2021 yang ditargetkan tumbuh sebesar 5,5%.
Karena itu, Sri Mulyani menyatakan, pemerintah akan tetap melanjutkan ekspansi fiskal untuk mendorong sisi suplai dan demand. Selain terus mendorong masyarakat agar selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan.
“Proyeksi ekonomi tahun depan meskipun akan pulih, tapi tergantung pada penanganan COVID. Disiplin masyarakat dan ketersediaan vaksin dan penemuan vaksin, juga ekspansi fiskal yang akan tetap dilanjutkan dengan melanjutkan Pemulihan Ekonomi Nasional dari sisi demand dan suplai,” jelas Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, sangat terbuka kemungkinan Indonesia akan jatuh ke jurang resesi jika upaya penanganan pandemi Covid-19 tidak membuahkan hasil yang positif. Ia memproyeksikan ekonomi Indonesia bisa minus 1,1 % hingga positif 0,2%.
Proyeksi tersebut menurun dibandingkan sebelumnya yang diperkirakan mencapai minus 0,4 % untuk skenario terberat selama 2020.
”Pertumbuhan ekonomi 2020 yang mengalami tekanan, kami melakukan revisi dari Maret-April awal tadinya minus 0,4 % sampai 2,3 %. Dengan melihat realisasi kuartal II, kita perkirakan pertumbuhan ekonomi 2020 di minus 1,1 % sampai 0,2 %, agak bergeser ke negatif mendekati 0,” ujar menkeu yang akrab disapa Ani.
Menkeu mewaspadai kinerja perekonomian pada kuartal III. Ia berpesan agar semua pihak jangan hanya mengandalkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Tekanan kuartal II dalam, kuartal III harus diwaspadai, tidak hanya bergantung pada pemerintah,” tandasnya.
Jika kuartal III kembali minus, maka Indonesia akan bergabung dengan negara lain yang telah masuk ke jurang resesi. Sebab, perekonomian domestik di kuartal II mengalami kontraksi alias minus 5,32 persen (yoy).
Kementerian Sosial selaku pengelola dana Bansos mengajukan alokasi anggaran Rp 92,82 triliun pada RAPBN 2021. Dari pagu tersebut, 92,18% atau Rp 85,56 triliun untuk belanja bansos, sebesar Rp 12 triliun disalurkan tunai kepada 10 juta KPM.
“Bantuan sosial tunai untuk menjaga daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional,” ujar Mentero Sosial Juliari Batubara.
Kalau dilihat, pemerintah mengalokasikan dana untuk perlindungan sosial terkait penanganan pandemi virus corona sebesar Rp 110,2 triliun pada 2021. Angkanya turun dari dana yang dialokasikan tahun ini sebesar Rp 203,9 triliun.
Selain bansos, pemerintah mengaalokasikan anggaran terkait penanganan virus corona pada 2021 sebesar Rp 356,5 triliun. Total anggaran tersebut terinci untuk sektor kesehatan sebesar Rp 25,4 triliun, sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) Rp 136,7 triliun, UMKM Rp 48,8 triliun, pembiayaan korporasi Rp 14,9 triliun, dan insentif usaha sebesar Rp 20,4 triliun.
Alokasi anggaran Covid-19 tersebut merosot jauh dibanding tahun ini Rp 695,2 triliun. Anggaran tersebut terinci untuk bansos sebesar Rp 203,9 triliun, UMKM sebesar Rp 123,46 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah Rp 106,11 triliun, kesehatan Rp 87,55 triliun, dan pembiayaan korupsi Rp 53,55 triliun. (bid)
