Bongkah.id – Pemerintah menetapkan alokasi anggaran belanja pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 sebesar Rp 2.747,5 triliun. Pagu terbesar untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yakni Rp 149,81 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, alokasi anggaran belanja Rp 2.747,5 triliun diproyeksikan bisa mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang optimal, targetnya 5,5%. Menurut Menkeu, peran anggaran belanja menjadi sangat penting di tengah situasi pademi Covid-19 dalam dinamika perekonomian, baik global maupun domestik.
“Belanja negara diharapkan dapat berperan secara aktif sebagai instrumen fiscal. Melalui berbagai kebijakan ini (belanja negara) akan digunakan untuk mendukung upaya penanganan masalah kesehatan dan pemulihan dampak sosial-ekonomi,” jelas Menkeu dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2021, Jumat (14/8/2020).
Secara rinci, anggaran belanja negara tahun 2021 terdiri dari belanja K/L sebesar Rp 1.029 triliun atau 37,5% terhadap belanja negara dan belanja Non-K/L sebesar Rp 921.4 triliun. Angka tersebut sekitar 33,5% dari belanja negara serta transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp 796.2 triliun
Sri Mulyani menyatakan, Kementerian PUR mendapat pagu anggaran terbesar di 2021. Anggaran PUPR sebesar Rp 149,81 triliun dialokasikan untuk melanjutkan program yang sempat tertunda di 2020 akibat pandemi covid-19.
“Kementerian PUPR, juaranya tahun depan dengan kenaikan anggaran sebesar Rp 149,8 triliun,” ucapnya.
Menurut Sri Mulyani, anggaran sebesar itu diberikan sebagai bentuk kompensasi anggaran Kementerian PUPR di tahun ini yang semula sebesar Rp 120, 2 triliun dipangkas menjadi Rp 75,6 triliun.
Rincian Belanja Anggaran PUPR
Menteri PUPR, Basuki Hadi Muljono menegaskan, di 2021 kementeriannya akan melanjutkan realisasi penyelesaian infrastruktur yang tertunda dan saat ini program tersebut bersifat multi years.
“Kami di tahun ini menunda beberapa pekerjaan. Bukan membatalkan tapi menunda yang single years menjadi multi years atau yang belum lelang kita prioritaskan di tahun 2021,” ungkapnya dalam konferensi pers secara daring, Jumat (14/8/2020).
Basuki merinci, alokasi anggaran untuk meneruskan penundaan program sebesar Rp 115,58 triliun. Lalu tambahan sebesar Rp 34,23 triliun untuk percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi.
anggaran tersebut akan dialokasikan untuk beberapa kepentingan, antara lain food estate, pembangunan kawasan industri, menyiapkan sarana dan prasarana dasar serta menambah konektivitas jalan.
“Pertama untuk ketahanan pangan itu Rp10 triliun untuk food estate Kalimantan Tengah yang explg (eks lahan gambut) 165 ribu hektare yang dikunjungi Presiden Jokowi. Kemudian di luar explg, 60 ribu hektare di Sumatra Utara,” urai Basuki.
Kemudian untuk mendukung pembangunan kawasan industri, Kementerian PUPR akan menyiapkan prasarana dasar industri. Seperti pembangunan tol, sumber daya air, sanitasi dan rusun pekerja yang akan berlokasi di Batang, Jawa Tengah seluas 40 ribu hektar.
“Ada 40 ribu hektare di Batang (Jaa Tengah) dan 1.600 hektare di Subang (Jawa Barat). Anggarannya Rp 9,6 triliun,” ujar Basuki. Basuki melanjutkan, untuk menambah konektivitas jalan, kementeriannya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5,5 triliun.
Selain itu, pemulihan banjir juga dikatakan menjadi fokus dalam konektivitas jalan ini karena banyaknya terjadi bencana alam yang otomatis mengharuskan adanya perbaikan dibeberapa daerah. Antara lain Gorontalo, Konawe, Masamba, Semarang, Pekalongan, Kendal, Demak dan lainnya.
Untuk program bidang sumber daya air, tambah Basuki, pihaknya menganggarkan dana sebesar Rp 58,55 triliun. Anggaran tersebut untuk pembangunan 47 bendungan, embung seluas 50 ribu hektar, lahan irigasi baru, 120 km pengendali banjir, rehabilitasi pengamanan pantai, peningkatan 250 ribu hektar lahan irigasi dan revitalisasi dana destinasi 5 daerah prioritas.
“Kemudian dalam bidang jalan dan jembatan itu sebesar Rp 53,96 triliun untuk membangun 831 km jalan, 19 ribu meter jembatan, 3.100 meter flyover, underpas, terowongan, 35 km jalan bebas hambatan sebagai dukungan pemerintah terhadap investasi swasta peningkatan IRR (internal rate of return) serta peningkatan 1.279 km jalan nasional dan 2.171 meter penggantian jembatan,” tuturnya.
Untuk bidang pemukiman cipta karya, pihaknya menganggarkan Rp26,56 triliun untuk penyiapan air bersih, sanitasi persampahan dan rehabilitasi Madrasah, SD, SMP dan SMK.
“Perumahan kami alokasikan Rp 8,09 triliun dalam rangka pembangunan 9.210 unit rumah susun, 2.440 rumah khusus dan 111 ribu rumah swadaya dalam peningkatan rumah tidak layak huni,” kata Basuki.
Terakhir untuk program padat karya, Basuki menegaskan bahwa pihaknya menganggarkan Rp 12 triliun untuk membuka 700 ribu lapangan pekerjaan. (bid)
