Bongkah.id – Indonesia sebenarnya belum aman dari ancaman Covid-19. Masih ada daerah yang mengalami peningkatan kasus baru. Tidak hanya itu, second wave (gelombang kedua) penularan Covid-19 di negara lain berpotensi terjadi saat Indonesia kurang waspada.
Demikian statement Presiden Joko Widodo saat mengunjungi kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta, Rabu (10/06/2020).
“Saya ingatkan, tugas besar kita belum berakhir, ancaman COVID-19 masih ada. Kondisi masih dinamis, ada daerah yang kasus barunya turun, ada yang daerah kasus barunya meningkat, ada daerah yang kasus barunya nihil,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Karena itu, dia minta gugus tugas dan para kepala daerah harus tetap waspada. Meningkatkan kekompakan. Para bupati dan wali kota harus berkoordinasi dengan gubernur sebagai kepala daerah provinsi. Bukan berseteru cari pembenar atas kerja masing-masing. Ini karena ketatanegaraan itu memiliki sistem, yang baku dan tegas secara hirarki.
Kerjasama yang kompak antara Gugus Tugas Penularan Covid-19 dengan para kepala daerah, Diyakini Jokowi, mampu menjadi benteng pertahanan negara dalam menggagalkan gelombang kedua Covid-19, seperti yang dialami beberapa negara lain pada saat ini.
“Dan perlu saya ingatkan, jangan sampai ada gelombang kedua, second wave, jangan sampai terjadi lonjakan, ini yang ingin saya ingatkan kepada kita semua,” ujarnya.
Perkembangan kasus Covid-19, dinilai, ke depannya masih akan dinamis. Sampai tersedia vaksin yang efektif untuk mengatasi penyakit akibat virus corona tipe SARS-CoV-2 tersebut.
“Karena kalau vaksinnya sudah ketemu harus uji klinis, uji lapangan, kemudian juga harus diproduksi yang membutuhkan waktu. Karena itu, kita harus beradaptasi dengan COVID-19,” katanya.
Adaptasi kebiasaan baru, menurut ia, bukan berarti Bangsa Indonesia menyerah apalagi kalah. Namun bersikap waspada dan memulai kebiasaan-kebiasaan baru sesuai protokol kesehatan. Solusi masyarakat untuk kembali produktif, tapi aman dari Covid-19.
Penerapan tatanan normal baru, dikatakan, harus dilakukan secara berhati-hati. Mempertimbangkan data dan fakta penularan Covid-19 di lapangan.
“Datanya sekarang kita ada, komplit semua. Saya minta kalau data-data yang sudah bagus seperti itu setiap hari diberikan peringatan kepada daerah-daerah yang kasusnya tertinggi, kasusnya meningkat, kematian tertinggi. Sebuah strategi cerdas agar semua daerah punya kewaspadaan yang sama dalam penanganan di lapangan,” tuturnya.
Ditambahkan, “Tadi sudah disampaikan Prof Wiku dan dr Dewi ada kabupaten zona hijau tanpa kasus, zona kuning risiko kecil, zona oranye risiko sedang, dan zona merah dengan risiko tinggi”.
Menurut data Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, sekitar 44 persen dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia statusnya berisiko rendah dan aman dari penularan. Mereka masuk dalam zona kuning dan zona hijau.
“Pembukaan sebuah daerah menuju sebuah tatanan baru masyarakat produktif dan aman COVID-19 perlu saya ingatkan harus melalui tahapan-tahapan yang ketat, tahapan-tahapan yang hati-hati, jangan sampai ada kesalahan dalam memutuskan. Sehingga terjadi kenaikan kasus di sebuah daerah akibat tahapan-tahapan tidak dikerjakan secara baik,” ujarnya.
Sementara sampai update Selasa (10/06/2020), jumlah akumulatif pasien yang dikonfirmasi terpapar Covid-19 di Indonesia sebanyak 33.076 orang, 11.414 orang dinyatakan sudah sembuh dan 1.923 orang meninggal dunia. Sementara 14.108 pasien dalam pengawasan dan 38.394 orang dalam pemantauan terkait penularan virus corona.
Saat ini, kasus Covid-19 telah menyebar di 34 provinsi di Indonesia. Jumlah kasus paling banyak di DKI Jakarta (8.355) disusul Jawa Timur (6.533), Jawa Barat (2.448), Sulawesi Selatan (2.194), Jawa Tengah (1.674), Kalimantan Selatan (1.438), Sumatera Selatan (1.188), Papua (1.108), Banten (1.061), Nusa Tenggara Barat (830), Sumatera Barat (645), Sumatera Barat (645), Sumatera Utara (618), Bali (608). (ima)
