Bongkah.id – Staf Khusus Milenial Presiden Joko Widodo kembali menimbulkan kontroversi. Padahal, kiprah mereka nyaris tak terlihat dan miskin prestasi, setidaknya hingga memasuki satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Alih-alih menunjukkan kinerja dan prestasi, Stafus Milenial Presiden Jokowi justru kerap mengundang kontroversi.
“Stafsus millenial tak terlihat kerjanya, malah yang mengemuka aksi kontroversi mereka yang kerap merugikan presiden,” ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Selasa (10/11/2020).
Kontroversi terbaru yang mengemuka terkait surat perintah stafsus milenial Jokowi, Aminuddin Ma’ruf kepada Dewan Mahasiswa (DEMA) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Seluruh Indonesia. Ombudsman RI telah melayangkan kritik keras karena hal itu. Pasalnya, Stafsus tak punya otoritas untuk mengeluarkan surat perintah.
“Staf khusus bisa saja menerima dan berdialog dengan pengurus Dema PTKIN, namun tidak bisa menerbitkan surat yang isinya perintah. Surat yang sifatnya berisi perintah itu lazimnya diterbitkan dalam hubungan koordinasi atasan dan bawahan,” kata Adrianus dalam siaran pers, Senin (9/11/2020).
Surat bernomor Sprint-054/SKP-AM/11/2020 tersebut memang tidak lazim karena menggunakan kata memerintahkan para perwakilan Dema PTKIN untuk hadir membahas penyerahan rekomendasi UU Cipta Kerja. Sebagaimana umumnya surat undangan pertemuan, semesetinya menggunakan kata mengundang, bukan memerintahkan.
“Mesti segera dievaluasi, lama-kelamaan akan jadi beban buat presiden. Merugikan wajah Istana karena stafsusnya kerap blunder,” kata Adi.
Adi mengatakan Jokowi seharusnya menegur stafsus millenialnya yang berbuat kesalahan. Ia menilai blunder seperti yang dilakukan Aminuddin Ma’ruf kontraproduktif karena tak ada visi misi menteri, apalagi visi misi stafsus.
“Kasus ini menunjukkan stafsus millenial tak matang jadi pembantu presiden. Layak dievaluasi,” tandasnya.
Kontroversi seputar Stafus Milenial juga memancing sorotan Anggota DPR Willy Aditya. Ia menyarankan Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja mereka guna menghindari kesalahan pada masa yang akan datang.
“Biar bukan kegaduhan lagi yang terjadi, tetapi kontribusi mereka terhadap kinerja pemerintahan (Presiden dan Wakil Presiden) Jokowi-Ma’ruf Amin,” kata Willy Aditya.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) itu mencatat, ribut-ribut terkait ulah stafsus milenial Jokowi pernah terjadi sebelumnya. Antara lain surat edaran Andi Taufan Garuda Putra kepada camat seluruh Indonesia, selain itu, hoaks mendeteksi covid-19 yang disampaikan oleh Angkie Yudistia.
“Sudah kali ketiga ada kegaduhan yang tidak perlu terjadi sebenarnya, akibat keteledoran yang tidak perlu,” ungkapnya.
Sebelum ini, nama-nama stafsus seperti Adamas Belva Devara (founder Ruangguru) dan Andi Taufan Garuda Putra juga sempat terseret masalah. Hingga keduanya memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya. (bid)
