bongkah.id — Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja sistem Pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo mengalami penurunan. Hasil survei Indikator Politik Indonesia menyatakan tingkat kepuasan publik berada di angka 62,9 persen. Hasil itu berada di tingkat terendah sejak 2016.
Pada Juni 2016, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi ada di angka 67,1 persen. Skor paling rendah terjadi pada Januari 2015, yaitu 40,7 persen.
Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. tingkat kepuasan terhadap Jokowi turun lebih dari 5 persen selama setahun terakhir. Hasil ini merupakan titik terendah, bahkan sejak Juni 2016. Hasil survei saat ini hanya 62,9 persen.
“Survei merekam penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja demokrasi sebagai sistem pemerintahan menurun. Di saat yang sama, kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi juga menurun,” kata Burhan dalam jumpa pers daring, Senin (8/2/2021).
Dalam survei tersebut, dikatakan, orang yang cukup puas dan sangat puas terhadap kinerja demokrasi berada di angka 53 persen. Angka itu menurun dari 68,3 persen di September 2020. Pada saat sama, kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi juga menurun. Hanya 62,9 persen responden yang menyatakan puas terhadap kinerja Jokowi. Angka itu menurun dari September 2020 yang mencapai 68,3 persen.
Hasil survei tersebut, ditambahkan, menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi saat ini paling rendah sejak 2016. Pada Juni 2016, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi ada di angka 67,1 persen. Skor paling rendah terjadi pada Januari 2015, yaitu 40,7 persen.
Pada saat ini, ada 5,1 persen responden yang menyatakan sangat puas terhadap kinerja Jokowi. Lalu ada 57,8 persen responden lainnya yang mengatakan puas. Sementara itu, ada 33 persen responden menyampaikan ketidakpuasan. Sebanyak 2,6 persen lainnya mengungkap sangat tidak puas dengan kinerja Jokowi.
“Presiden Jokowi harus berhati-hati terhadap fenomena ini. Kepuasan publik bisa saja terus menurun jika tidak ada tindak lanjut. Tren ini kalau tidak diantisipasi berpotensi menjadi alarm, karena sebagian dari pendukung loyalnya sudah mulai bergeser,” ujarnya.
Dipaparkan pria berkaca mata itu, kepuasan publik terhadap kinerja demokrasi berkaitan dengan kinerja para aktor politik di pemerintahan. Kepuasan yang rendah tidak menunjukkan publik ingin mengganti sistem demokrasi. Sebab survei menunjukkan 71,9 persen responden menilai, demokrasi sistem pemerintahan terbaik meski tak sempurna.
“Bukan berarti mereka mengidealkan sistem lain, tapi mereka kritis terhadap demokrasi bekerja. Ini buat kepala daerah, parpol, anggota DPR, ini penting,” katanya.
Survei ini dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 1-3 Februari 2021. Survei dilakukan terhadap 1.200 responden di 34 provinsi. Dengan margin of error 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo mulai menjabat sejak 2014 silam. Kala itu dia didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pada Pilpres 2019, dia kembali maju didampingi Ma’ruf Amin. Jokowi-Ma’ruf menang atas paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Mulai November 2019 lalu, Jokowi-Ma’ruf memimpin Kabinet Indonesia Maju.
Hasil survei Indikator Politik Indonesia itu bertolak belakang dengan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas, dalam konferensi pers daring survei nasional SMRC bertajuk ‘Sentimen Publik Nasional terhadap Kondisi Ekonomi-Politik tahun 2020 dan Prospek 2021’ pada Selasa (29/12). Hasil survei SMRC menunjukkan 74 persen publik puas dengan kinerja Jokowi. Sementara 23 persen sisanya mengaku tidak puas.
Menurut Abbas saat itu, tingkat kepuasan ini membaik dari sebelumnya yang berada di angka 57 persen pada periode 7-10 Oktober 2020. Dia berpendapat, penurunan saat itu terjadi akibat keriuhan pengesahan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja.
“Kecenderungan penurunan saat itu tampaknya terkait dengan maraknya unjuk rasa terkait UU Cipta Kerja. Namun begitu keriuhan itu selesai, mayoritas warga kembali menunjukkan kepuasannya terhadap presiden dan sekarang mencapai 74 persen,” katanya.
Sementara 67 persen publik, dikatakan, puas dengan kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Sedangkan publik yang kurang atau tidak puas berada di angka 30 persen. Sepanjang pandemi Covid-19, tingkat kepuasan warga terhadap kinerja pemerintah menangani Covid-19 cenderung konsisten di angka yang tinggi. Ironisnya, tingkat kepuasan publik pada pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 sempat drop secara tajam menjadi 46 persen pada 7-10 Oktober 2020.
Disampaikan, mayoritas publik puas dengan kinerja pemerintah menangani krisis ekonomi akibat Covid 19. Sekitar 57 persen warga merasa puas, sementara yang tidak puas 39 persen. Kepuasan dengan kinerja pemerintah menangani pemulihan ekonomi akibat Covid-19 secara umum positif dan cukup stabil.
Dalam survei SMRC ini, tambah Abbas, juga menunjukkan sekitar 75 persen publik, percaya Jokowi mampu membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi akibat wabah Covid-19. Yang tidak percaya sebesar 18 persen. Tingginya tingkat keyakinan ini terlihat di survei-survei SMRC sepanjang Mei hingga Desember 2020.
Survei Nasional SMRC ini dilakukan melalui wawancara per telepon kepada 1.202 responden yang dipilih secara acak (random) pada 23 hingga 26 Desember 2020, dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen.
Menurut dia, survei SMRC menunjukkan walaupun hampir 80 persen warga menganggap kondisi ekonomi Indonesia lebih buruk dibandingkan tahun lalu, namun pada saat yang sama mayoritas warga percaya kondisi ekonomi akan membaik.
“Kepercayaan membaiknya kondisi ekonomi ini tampaknya berhubungan dengan keyakinan masyarakat, bahwa pemerintahan Jokowi sudah menangani krisis ekonomi dengan baik,” ujarnya. (rim)
