Bongkah.id – Persoalan seragam gratis kembali menuai sorotan. Wakil Ketua DPRD Jombang, Syarif Hidayatullah atau yang akrab disapa Gus Sentot, angkat bicara, soal dugaan permainan oknum di balik birokrasi dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Jombang.
“Dari dulu saya sering menangani hal ini. Masalah seragam kadang ada keterlambatan, jelek maupun kekurangan,” ujar Gus Sentot, Senin (7/7/2025).
Menurutnya, program Bupati Jombang Warsubi dan Wakil Bupati Salmanudin Yazid, sebenarnya baik, yaitu memberdayakan penjahit lokal di tingkat desa demi mendongkrak UMKM. Namun, Gus Sentot menilai ada persoalan mendasar yang perlu segera dicarikan jalan keluarnya.
“Saat ini sebenarnya pemerintah tujuannya baik, untuk memberdayakan penjahit lokal untuk meningkatkan UMKM yang ada di desa. Cuma kita sadar penjahit yang ada di tingkat desa ini kan tidak semuanya punya legalitas, sehingga wajar jika tidak punya e-katalog. Saya berharap ini dicarikan solusi,” tegasnya.
Gus Sentot juga mengaku mendengar adanya oknum tak bertanggung jawab yang memanfaatkan celah e-katalog untuk kepentingan pribadi. Praktik ini dinilainya merugikan para penjahit lokal karena keuntungan mereka menipis.
“Saya juga mendengar ada oknum yang tidak bertanggung jawab, artinya sedikit banyak mempengaruhi e-katalog tersebut, sehingga yang didapatkan para penjahit ini turun drastis keuntungannya menipis,” katanya.
Ia pun menuntut agar birokrasi di lingkungan Dinas Pendidikan segera dibenahi, termasuk membersihkan oknum-oknum yang bermain di belakang layar.
“Saya minta tolong birokrasinya tolong diluruskan untuk hal ini, dan oknum ini harus bersih dari Dinas Pendidikan. Saya berharap siapapun yang jadi kepala dinas, Plh kalau mau dibersihkan, bersihkan semuanya,” pintanya.
Sebagai wakil rakyat, Gus Sentot juga mendorong langkah tegas pihak eksekutif, khususnya Bupati dan Wakil Bupati, untuk melakukan bersih-bersih birokrasi, tidak hanya di Dinas Pendidikan tetapi juga di dinas lain.
“Saya mendorong untuk pihak eksekutif, khususnya Abah Bupati dan Gus Wabup, bersih-bersih birokrasi, terutama Dinas Pendidikan dan dinas yang lain untuk menunjang kinerja Abah Bupati dan Gus Wabup,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, di balik program kain seragam gratis yang digadang-gadang Pemerintah Kabupaten Jombang untuk meringankan beban orang tua siswa, ternyata masih menyisakan keluhan di pihak penjahit. Mereka yang menjadi tulang punggung pembuatan seragam mengaku ongkos jahit yang diterima tak sesuai harapan.
Keluhan itu datang dari para penjahit di berbagai penjuru Jombang. Mereka menyebut, ongkos yang dijanjikan di atas kertas berbeda dengan yang mereka terima di lapangan. Dalam sistem e-katalog, ongkos jahit seragam SD ditetapkan Rp 100 ribu per siswa. Namun, angka itu menciut ketika sampai di tangan para penjahit.
“Untuk ongkos jahit seragam SD itu kita dapatnya 85 ribu rupiah dipotong pajak, dan item yang lain,” kata F, salah satu koordinator penjahit di wilayah utara Brantas, Rabu (2/7/2025).
Hal serupa juga terjadi untuk seragam SMP. Dalam e-katalog, ongkosnya Rp 112 ribu per siswa. Tapi para penjahit mendapat kabar mereka hanya akan menerima Rp 90 ribu per seragamnya.
“Kalau SMP 90 ribu rupiah, itu belum dipotong pajak, terus sama biaya atribut logo, dan jasa pengukuran,” ujarnya. (Ima/sip)
