Bongkah.id – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akhirnya membekukan sementara TDPSE (Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik) aplikasi World App – Worldcoin Wallet.
Aplikasi dompet kripto World App menawarkan imbalan uang tunai, ratusan hingga jutaan rupiah dengan syarat mudah.
Pengguna cukup melakukan verifikasi pemindaian iris mata menggunakan alat khusus bernama Orb pada beberapa lokasi yang ditentukan.
Dikutip dari liputan6 hasil pemindaian ini dikonversi menjadi kode unik terenkripsi yang kemudian digunakan untuk menciptakan identitas digital global bernama WorldID.
Iming-iming yang menggiurkan itu menuai minat masyarakat. Ratusan orang rela mengantre dari matahari terbit hingga larut malam dan sukarela memindai mata mereka dengan harapan imbalan, seperti yang terjadi di depan lokasi kantor Worldcoin di Jalan Insinyur H. Juanda, Bekasi yang kini ternyata ditutup.
Menurut keterangan warga setempat, kantor tersebut baru beroperasi sejak Sabtu (26/4/2025) dan terakhir terlihat buka pada Sabtu (3/5/2025).
Salah seorang warga di lokasi, membenarkan jika kedatangannya merupakan kedua kali. Kali ini dia ingin mendaftarkan anggota keluarga mengikuti jejaknya untuk mendaftar.
Dia sendiri mengaku telah mendaftar di Jakarta, pekan lalu. Dari kesaksiannya menjelaskan proses pendaftaran World App ini terbilang mudah, hanya dengan mendatangi kantornya. Di lokasi kemudian diminta menunjukkan KTP ketika masuk ke lokasi.
Namun dia mengaku lupa penjelasan perihal apa tujuan harus melakukan pemindaian mata. “Setelah pemindaian, kita akan menerima sejumlah koin Worldcoin (WLD) yang dapat dicairkan menjadi rupiah melalui rekening bank atau ewallet,” ujarnya.
Jumlah Worldcoin yang diterima setiap akun berbeda-beda. Ketika pertama kali melakukan scan mata, dirinya menerima sekitar 200 Worldcoin.
Sementara di akun milik anggota keluarganya yang lain nominal penerimaannya berbeda. Untuk diketahui, hasil dari konversi Worldcoin ke rupiah menggunakan kalkulator kripto Coingecko. Terpantau harga pada Senin sore (5/5/2025), per 1 WLD seharga Rp 15.407.
Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, pembekuan izin Worldcoin dan WorldID bersifat preventif untuk melindungi masyarakat dari potensi risiko dalam ruang digital.
“Pembekuan ini merupakan langkah preventif untuk mencegah potensi risiko terhadap masyarakat,” ujarnya seperti dikutip dari siaran pers Komdigi.
Menurut Co-Founder CryptoWatch, Christopher Tahir, hal yang ditawarkan WorldCoin memang terlihat menjanjikan, tapi metode yang dipakai perlu menjadi perhatian.
“Worldcoin terlihat menjanjikan dalam konteks menyediakan satu identitas untuk sedunia. Namun, teknologi pemindaian iris ini tentu menimbulkan kekhawatiran,” kata Christopher dikutip dari Liputan6.com.
Ia juga menyoroti isu keamanan data pengguna yang bisa saja bocor, terutama dari sisi keamanan dan privasi pengguna.
“Data bisa saja bocor. Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa aman data kita disimpan? Apakah keanoniman data dapat terjaga? Ini yang masih menjadi misteri,” tukasnya.
Terkait model distribusi token, menurut Christopher, sistem yang diterapkan Worldcoin memang terlihat berkelanjutan dari sisi perusahaan. Namun, ia mempertanyakan nilai tukar data pribadi pengguna dengan imbalan token semata.
Perusahaan teknologi Tools for Humanity (TFH) sekaligus pengelola World App mengaku kalau mereka sudah menghentikan sementara layanan World App di Indonesia secara sukarela. Mereka juga tengah mengurus persyaratan izin operasional setelah dibekukan Pemerintah RI.
“World telah menghentikan sementara layanan verifikasi di Indonesia secara sukarela dan saat ini tengah mencari kejelasan terkait persyaratan izin dan lisensi yang relevan,” kata TFH seperti dikutip dari suara, Senin (5/5/2025).
Tools For Humanity menilai kalau teknologi baru seringkali disambut dengan skeptisisme dan kekhawatiran, sebelum akhirnya diterima oleh masyarakat luas maupun pemangku kepentingan.
“Kami melakukan diskusi yang berkelanjutan dan mendalam dengan pemerintah, memastikan kepatuhan terhadap seluruh regulasi yang berlaku, serta menginformasi masyarakat melalui konferensi pers, acara publik, dan kampanye edukatif sebelum meluncurkan layanan kami,” klaim Tools For Humanity. (sp)
