bongkah.id — Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan anggaran besar untuk membuka akses pendidikan tinggi bagi generasi muda dari keluarga kurang mampu.
Melalui Program Beasiswa Pemuda Tangguh, Pemkot mengalokasikan dana Rp 192,8 miliar pada APBD 2026 untuk membiayai pendidikan 24.000 pemuda Surabaya.
Program ini dirancang untuk membantu mahasiswa yang terkendala biaya agar tetap dapat melanjutkan studi hingga perguruan tinggi.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, beasiswa tersebut sejak awal ditujukan sebagai kebijakan afirmatif untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Pemkot menanggung Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa agar keluarga miskin dan pra-miskin tidak kehilangan kesempatan menyekolahkan anaknya hingga sarjana.
Namun dalam pelaksanaannya, Pemkot menemukan persoalan serius. Eri Cahyadi mengungkapkan bahwa hasil evaluasi internal menunjukkan sekitar 70 persen penerima Beasiswa Pemuda Tangguh bukan berasal dari keluarga miskin atau pra-miskin.
“Setelah kami cek datanya, ternyata mayoritas penerima bukan dari keluarga tidak mampu. Banyak yang berasal dari jalur mandiri,” ujar Eri Cahyadi, sebagaimana dikutip dari keterangan resminya.
Ia menjelaskan, jalur mandiri di perguruan tinggi umumnya mensyaratkan kemampuan finansial yang cukup besar, termasuk pembayaran uang gedung.
Fakta tersebut dinilai tidak sejalan dengan tujuan utama program beasiswa yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu.
Temuan ini mendorong Pemkot Surabaya melakukan langkah korektif. Eri Cahyadi menyatakan pihaknya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme seleksi dan penyaluran beasiswa.
Selain itu, ia secara terbuka meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan program tersebut.
“Saya minta BPK untuk memeriksa, supaya jelas di mana letak kesalahannya. Apakah di sistem, verifikasi, atau ada penyimpangan dalam pelaksanaannya,” tegas Eri.
Langkah pemeriksaan ini diambil untuk memastikan anggaran publik yang bersumber dari pajak masyarakat benar-benar digunakan sesuai peruntukannya, sekaligus memperbaiki tata kelola beasiswa agar tidak kembali salah sasaran.
Penjelasan lebih rinci disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya, Heri Purwadi, (03/02/2026).
Ia membenarkan bahwa hasil verifikasi menunjukkan mayoritas penerima berasal dari keluarga dengan kemampuan ekonomi menengah ke atas.
“Hasil evaluasi menunjukkan sebagian besar penerima adalah mahasiswa jalur mandiri. Ini bertentangan dengan tujuan awal program yang menyasar keluarga miskin dan pra-miskin,” kata Heri Purwadi.
Ia juga menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan setelah adanya laporan masyarakat yang mempertanyakan ketepatan sasaran penerima beasiswa.
Dari hasil pendataan ulang, Pemkot menemukan sejumlah penerima dengan latar belakang ekonomi yang tidak sesuai kriteria program.
Sebagai bagian dari perbaikan sistem, Pemkot Surabaya juga menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU).
Kerja sama ini bertujuan agar penyaluran beasiswa, khususnya pembayaran UKT, dapat dilakukan lebih transparan dan tepat sasaran melalui institusi pendidikan.
Eri Cahyadi menegaskan, mahasiswa dari keluarga benar-benar tidak mampu tetap akan mendapatkan bantuan sesuai ketentuan.
“Yang tidak mampu tetap kami bantu. Tapi yang mampu, tentu harus dikoreksi agar anggaran ini adil,” ujar Eri memungkasi keterangannya. (kim)
