Bongkah.id – Di balik program kain seragam gratis yang digadang-gadang Pemerintah Kabupaten Jombang untuk meringankan beban orang tua siswa, ternyata masih menyisakan keluhan di pihak penjahit. Mereka yang menjadi tulang punggung pembuatan seragam mengaku ongkos jahit yang diterima tak sesuai harapan.
Keluhan itu datang dari para penjahit di berbagai penjuru Jombang. Mereka menyebut, ongkos yang dijanjikan di atas kertas berbeda dengan yang mereka terima di lapangan. Dalam sistem e-katalog, ongkos jahit seragam SD ditetapkan Rp 100 ribu per siswa. Namun, angka itu menciut ketika sampai di tangan para penjahit.
“Untuk ongkos jahit seragam SD itu kita dapatnya 85 ribu rupiah dipotong pajak, dan item yang lain,” kata F, salah satu koordinator penjahit di wilayah utara Brantas, Rabu (2/7/2025).
Hal serupa juga terjadi untuk seragam SMP. Dalam e-katalog, ongkosnya Rp 112 ribu per siswa. Tapi para penjahit mendapat kabar mereka hanya akan menerima Rp 90 ribu per seragamnya.
“Kalau SMP 90 ribu rupiah, itu belum dipotong pajak, terus sama biaya atribut logo, dan jasa pengukuran,” ujarnya.
Di lapangan, para penjahit mengaku perhitungan ini membuat untung yang diterima jadi sangat tipis. “Ya kalau dipotong pajak, sama ongkos ngukur, motong kain, itu sisa 50 ribu rupiah, belum dipotong jasa menjahit, ya nipis untungnya,” tutur F sembari mewanti-wanti namanya untuk tidak dipublikasikan.
Menanggapi suara sumbang di akar rumput, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jombang akhirnya angkat bicara. Rhendra Kusuma, pejabat pembuat komitmen (PPK) kain seragam sekolah, menegaskan bahwa angka di e-katalog tetap mengacu pada pagu awal.
“Kalau untuk ongkos jahitnya saja di pagu saya itu 100 untuk yang SD, dan 112 untuk yang SMP, termasuk pajak di situ,” kata Rhendra.
Terkait keluhan penjahit soal biaya logo dan atribut, Rhendra menjelaskan bahwa hal itu sudah masuk dalam paket ongkos. “Untuk logo kita hanya ini saja, logo yang ada di saku, itu juga termasuk sama dasi sama kancing baju,” ujarnya.
Lalu mengapa para penjahit menerima angka yang lebih kecil? Rhendra menyebut proses di e-katalog memang memungkinkan adanya tawar-menawar. “Jadi itu kan nilai pagu saya, sebesar 100 ribu rupiah dan 112 ribu rupiah. Karena di dalam e-katalog itu kan ada proses tawar menawar, dan sebagainya,” tuturnya.
“Jadi pagu awal di kami itu nilainya dan setelah nanti ditawar hingga sekian kan gitu, dan nanti kesepakatannya sekian, yang jelas ongkosnya 100 ribu rupiah dan 112 ribu rupiah, itu sudah inklut semua di situ,” sambung Rhendra.
Pihaknya memastikan nantinya tidak akan ada perbedaan harga antar penjahit. Baik penjahit seragam SD maupun SMP akan menerima ongkos dengan nominal yang sama sesuai kesepakatan final.
“Yang jelas nanti rencananya akan kita samakan semuanya, misal di SD sekian nominalnya, dan di SMP sekian nominalnya,” ujarnya.
Saat ini, puluhan penjahit dari berbagai kecamatan telah masuk dalam daftar e-katalog Disdikbud. “Di e-katalog kan banyak, ada sekitar 45 sampai 60 penjahit ya, insyallah. Ya di setiap kecamatan ada itu,” jelas Rhendra.
Disdikbud pun sudah menyiapkan jadwal. Pengukuran seragam akan dimulai 14 Juli mendatang, dan para penjahit diberi waktu dua bulan untuk merampungkan pekerjaan mereka. Targetnya, seluruh kain seragam gratis rampung pada akhir September.
“Yang jelas nanti awal pengukuran itu tanggal 14 Juli, dan waktu pengerjaan jahit seragam sekitar 2 bulan, ya kira-kira bulan September akhir bisa selesai,” ujarnya.
Pihak Disdikbud pun tak segan memberi sanksi jika pekerjaan meleset dari jadwal. “Jika nanti kita sudah kasih waktu 60 hari, tapi seragam tidak jadi berarti ini kan one prestasi, maka kita akan lakukan denda,” kata Rhendra.
Di balik tumpukan kain yang menanti gunting para penjahit, ada asa yang ingin ditunaikan, seragam gratis untuk siswa Jombang. Namun di sisi lain, para penjahit berharap jerih payah mereka tetap mendapat upah yang pantas. (Ima/sip)
