Bongkah.id – Isu akan adanya perombakan (reshuffle) kabinet kian menguat. Sinyal itu keluar sendiri dari Presiden Joko Widodo yang mengancam akan menggusur sejumlah menteri bidang sosial yang tidak bisa bekerja maksimal dalam upaya penanganan pandemi Covid-19 dan imbasnya.
Sebetulnya, ancaman reshuffle kabinet dari Presiden Jokowi ini terlontar saat memimpin sidang kabinet paripurna pada 18 Juni 2020 lalu. Namun pernyataan itu memanaskan isu reshuffle setelah video rapat tersebut diunggah ke akun YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020).
“Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah,” tegas Jokowi di hadapan para menterinya saat memimpin sidang kabinet paripurna 18 Juni 2020 lalu.
Saat membuka rapat, mulanya Jokowi menyampaikan kejengkelannya kepada para menteri lantaran masih bekerja secara biasa saja di masa krisis seperti ini. Padahal, Presiden Jokowi meminta ada kebijakan luar biasa untuk menangani krisis, baik itu pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap perokonomian.
Jokowi menyatakan tak segan melakukan reshuffle kabinet jika kinerja para menteri tidak extraordinary.
“Bansos yang ditunggu masyarakat, segera keluarkan, kalau ada masalah lakukan tindakan-tindakan lapangan. Meskipun sudah lumayan, tapi baru lumayan. Ini extraordinary. Harusnya 100 persen,” kata Presiden Jokowi.
Ia lantas menyampaikan ancaman reshuffle bagi menterinya yang masih bekerja biasa-biasa saja. “Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya,” ucap Jokowi.
Ancaman serius Presiden Jokowi ini membuat sejumlah menteri, khususnya dari kalangan partai politik ketar-ketir. Parpol pemilik kursi menteri pun mulai pasang badan.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan misalnya langsung membentengi kadernya yang menjabat Menteri Sosial, Juliari Batubara. Petinggi partai yang membesarkan nama Joko Widodo itu mengklaim Kementerian Sosial sebenarnya sudah cepat dalam bekerja menyalurkan bansos bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.
Ketua DPP PDI Eriko Sotarduga menyatakan, penyaluran bansos tak bisa dilakukan tanpa basis data yang jelas. Eriko pun mengakui masalah pendataan belum sempurna.
“Kemensos cepat responsnya, tapi tentu tidak bisa sembarangan karena itu kan dana dari masyarakat juga,” ujar Eriko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2020).
Eriko menjelaskan dalam perbincangan dengan Mensos Juliari Batubara terungkap bahwa anggaran bagi bidang sosial sekitar 30 persen dari total dana penanganan pandemi Covid-19. Namun Kemensos tak bisa begitu saja menggelontorkannya karena persoalan data.
“Siapa yang mau nanti setelah tidak menjabat lima sampai sepuluh tahun lagi bermasalah. Padahal niatnya baik, niatnya tulus bekerja. Situasi ini kan tidak mudah,” ucap Eriko yang juga Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR.
Sebelumnya, partai Gerindra juga membela dua petingginya yang duduk di cabinet Jokowi-Ma’ruf Amin. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengklaim Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto serta Menteri Kelautan dan Perikanan (KIP) Edhy Prabowo sudah menunjukkan kinerja yang maksimal selama menduduki jabatannya.
“Sesuai arahan Prabowo kami bekerja maksimal dalam mendukung pemerintah dan juga kerja-kerja taktis yang terbaik yang dilakukan di Kemenhan maupun Kementerian KP,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2020).
Dasco mengatakan pihaknya pun mempersilakan Jokowi untuk menilai kinerja kementerian yang dipimpin kader Gerindra itu. Menurutnya, keputusan kocong ulang kabinet sepenuhnya di tangan Jokowi.
“Biarlah Pak Presiden yang menilai apakah kementerian yang diberikan kepada Gerindra itu mempunyai nilai yang baik atau tidak, itu kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden,” ujarnya. (bid)
