Bongkah.id – Anggota DPR RI, Meitri Citra Wardani, mendukung rencana pemerintah menghentikan impor sampah plastik. Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ini meminta kebijakan tersebut ditindaklanjuti dengan regulasi yang rigid dan konkrit untuk membatasi limbah plastik.
Anggota Fraksi PKS DPR RI, Meitri Citra Wardani menyatakan, rencana penghentian impor plastik merupakan langkah strategis untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Langkah tersebut dapat melindungi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.
“Keputusan untuk menghentikan impor sampah plastik adalah langkah yang sangat tepat. Hal itu sejalan dengan upaya kita mengurangi pencemaran lingkungan,” kata Meitri, Rabu (30/10/2024).
Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan rencana penghentian impor sampah plastik dari luar negeri. Hal itu ditegaskan saat berkunjung ke TPST Bantar Gebang bersama jajaran pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada Selasa (28/10/2024).
Menurut Meitri, keputusan ini dapat menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan merancang regulasi lebih lanjut terkait pengelolaan limbah plastik. Pasalnya, Indonesia telah lama menjadi tempat pembuangan sampah plastik dari negara lain yang berdampak buruk terhadap ekosistem dan kesehatan warga.
“Kita perlu regulasi yang jelas serta langkah konkret dalam memperkuat infrastruktur daur ulang dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengurangan limbah plastik,” ujar Anggota DPR RI asal Mojokerto, Jawa Timur ini.
Dalam beberapa tahun terakhir, imbuh Meitri, impor sampah plastik telah meningkat pesat. Pada tahun 2022, Indonesia mengimpor lebih dari 194 ribu ton sampah plastik, menjadikannya salah satu pengimpor terbesar di dunia. Data terbaru pad tahun 2023 menunjukkan jumlahnya yang sudah melampaui 252 ribu ton.
“Belanda tercatat sebagai eksportir terbesar sampah plastik ke Indonesia dengan 120 ribu ton, diikuti Jerman dengan sekitar 38.800 ton,” ungkap Anggota Komisi XIII yang membidangi Lingkungan Hidup ini.
Untuk mendukung langkah Kementerian LHK, Meitri menekankan pentingnya kolaborasi antar-stakeholder di bawah Kementerian Lingkungan Hidup. Termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini.
“Keputusan ini perlu diikuti dengan kerja sama lintas sektoral agar tercipta ekosistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kita harus berkomitmen untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan memperkuat sistem daur ulang,” jelas salah satu anggota DPR RI termuda ini.
Meitri juga berharap agar evaluasi terhadap pengelolaan sampah plastik dari tahun-tahun sebelumnya dijadikan pembelajaran untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkesinambungan. Dengan demikian, Indonesia dapat mengurangi volume sampah domestik dan melindungi lingkungan hidup serta masyarkat dari dampak buruhk pencemaran limbah plastik.
“Dari pengalaman sebelumnya, sudah saatnya kita memastikan pengelolaan sampah di dalam negeri ditangani secara menyeluruh, meliputi pencegahan, pengurangan, serta pengolahan limbah plastik,” tuturnya. (bid)
