Bongkah.id – Sebanyak 29 juta pekerja diberhentikan (pemutusan hubungan kerja (PHK) selama 3 tahun pandemi Covid-19 melanda. Kalangan inilah yang memperoleh bantuan subsidi upah (BSU) yang disalurkan Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk ribuan buruh di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.
Data terkait jumlah pekerja korban PHK dampak pandemi COVID-19 dibeber Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah saat menyalurkan BSU tahap 3 Tahun 2022 di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Jumat (30/9/2022). Sebanyak 2.687 pekerja terdampak COVID-19 dan juga kenaikan harga BBM di daerah itu memperoleh bantuan gaji dari Kemenaker.
Agenda penyaluran BSU dirangkai dengan kunjungan Menaker ke Mitra Produksi Sigaret (MPS) KUD Tani Bahagia, Desa Pugeran, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Ida didampingi Bupati Ikfina Fahmawati.
“Akibat dampak pandemi Covid-19, 29 juta pekerja terdampak PHK. Maka, dengan segala cara pemerintah berupaya untuk mencegah angka pengangguran salah satu dengan bantuan BSU ini,” terang Menaker Ida.
Ida menegaskan, bahwa BSU itu merupakan anggaran dari APBN. Pengelolaan pemanfaatan BPJS itu untuk memberikan reward atau apresiasi bagi pekerja atau perusahaan yang sudah menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan.
“Jadi pemanfaatan BPJS itu bukan menggunakan uang BPJS Ketenagakerjaan, tetapi murni anggaran Pemerintah. Dan bantuan itu tidak langsung kita salurkan ke 14, 6 juta penerima, karena kita perlu memastikan bantuan sudah tepat sasaran. Saat ini sudah hampir 50%,” tegasnya.
Dari data yang dihimpun, secara nasional Kemnaker telah menyalurkan BSU tahap 1 hingga tahap 3 kepada pekerja penerima BSU seluruh Indonesia sebanyak 7.077.550 (48,34%) dari total 14.639.675 penerima. Sementara untuk Kabupaten Mojokerto hingga saat ini telah tersalurkan bantuan BSU sebanyak 31.307 (51,37%) pekerja dari total 60.943 pekerja penerima BSU di kabupaten Mojokerto.
Lanjut Menaker, ia juga menjelaskan bahwa saat ini Indonesia termasuk 1 dari 5 negara yang sukses mengendalikan COVID-19. Hal itu merupakan kerja keras semua pihak termasuk pemerintah, swasta dan juga pemangku kepentingan lainnya. “Ini persoalan bersama harus digotong bersama-sama,” katanya.
Meski demikian, Menteri Ida menyatakan bahwa Pandemi Covid-19 belum selesai, dan justru saat ini negara dihadapkan dengan persoalan geopolitik perang Ukraina – Rusia yang berdampak pada ancaman krisis pangan dan energi.
“Sehingga Harga BBM kita diluar kemampuan APBN dan Pemerintah memutuskan untuk memberikan subsidi ini kepada masyarakat. Bantuan itu juga tidak hanya pekerja, tetapi kementerian sosial juga menganggarkan untuk kelompok di luar pekerja. Kemudian Pemerintah Daerah juga menyisihkan anggaran 2,5% dana transfer umum untuk bansos masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menceritakan, bahwa Presiden beberapa hari lalu mengumpulkan menteri, gubernur, Bupati dan walikota meminta agar menekan angka inflasi di wilayahnya.
“Dan alhamdulillah kita mampu mengendalikannya. Saat ini pertumbuhan ekonomi kita tertinggi di antara G20. Dan inflasi kita terkendali 4,4%. Di negara lain sudah diatas 2 digit. Contohnya turki mencapai 80%,” tandasnya.
Politisi PKB itu juga mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi MPS KUD Tani Bahagia. Sebab, tidak ada pekerja KUD tersebut yang di PHK selama pandemi COVID-19 melanda.
“Saya apresiasi kepada MPS KUD Tani Bahagia karena tidak memberhentikan karyawan dan mengikutkan karyawan mereka dalam program BPJS Ketenagakerjaan sehingga memperoleh bantuan subsidi upah ini. Semoga digunakan bantuan ini untuk hal yang bermanfaat,” tutupnya. (bid)
