bongkah.id – Terik matahari siang tak menghalangi langkah ratusan kepala desa dan perangkat desa Kabupaten Mojokerto bergerak ke Kantor Pemkab Mojokerto, Rabu (24/12/2025).
Di halaman depan kantor, mereka meluapankan keresahannya. Spanduk-spanduk dibentangkan, suara peluit nyaring bersahutan, dan teriakan tuntutan memecah kesunyian kantor yang biasanya tenang.
Mereka berdiri dalam posisi rapat, sebagian mengepalkan tangan, sebagian lain duduk kelelahan di tepi pagar besi.
Di balik wajah-wajah yang tampak keras, tersimpan kegelisahan yang sama yakni kekhawatiran akan masa depan desa menyusul rencana pemangkasan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2026.
Bagi para pamong desa, ADD bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Dana itu adalah denyut kehidupan pemerintahan desa untuk pelayanan warga, operasional kantor desa, hingga penghidupan ribuan keluarga yang menggantungkan harapan dari roda birokrasi desa.
Aksi yang digerakkan oleh pamong desa itu awalnya berlangsung tertib. Namun suasana berubah ketika perwakilan massa keluar dari ruang audiensi Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto dengan raut wajah kecewa. Tak ada senyum lega, tak ada tanda titik temu.
Di atas mobil komando, Koordinator Lapangan aksi, Sunardi, Kepala Desa Temon, Kecamatan Trowulan, berdiri menghadapi massa.
Suaranya bergetar, menahan emosi yang sejak pagi terpendam. Ia menyampaikan dua tuntutan utama, yakni pengembalian ADD seperti semula serta tuntutan kepastian regulasi penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, belum mendapat respons sebagaimana diharapkan.
“Kami datang membawa harapan,” ucap Sunardi singkat, lalu terdiam sejenak. “Tapi yang kami bawa pulang justru kekecewaan,” lanjutnya, disambut sorakan panjang dari massa aksi.
Kekecewaan itu perlahan berubah menjadi sikap perlawanan terbuka. Sunardi menegaskan, seluruh pemerintah desa di Kabupaten Mojokerto siap menghentikan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) jika pemangkasan ADD tetap diberlakukan.
Pernyataan itu disampaikan tegas, tanpa ruang kompromi. “Kalau ADD tetap dipangkas, kami tidak akan menarik PBB. Biarlah Pemkab yang turun sendiri ke desa-desa,” katanya dengan suara lantang.
Di tengah gemuruh massa, ancaman lain pun mencuat. Para pamong desa menyuarakan penolakan terhadap kunjungan kerja Bupati Mojokerto ke wilayah desa.
Bagi mereka, sikap ini menjadi simbol jarak yang kian terasa antara kebijakan di tingkat atas dan realitas yang dihadapi desa setiap hari.
“Kami tidak anti pemimpin. Kami hanya ingin didengar,” teriak salah satu peserta aksi dari barisan belakang.
Sunardi menegaskan aksi tersebut tidak akan berhenti dalam sehari. Massa bertekad bertahan di depan Kantor Pemkab Mojokerto hingga Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, hadir langsung menemui mereka.
Dialog tatap muka dengan kepala daerah dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk meredakan ketegangan yang terus menguat.
Sementara itu, aparat kepolisian tampak berjajar rapi di sekitar lokasi. Pengamanan diperketat setelah sempat terjadi dorong-dorongan kecil ketika massa berusaha mendekati area pendopo.
Meski situasi memanas, aparat memilih pendekatan persuasif agar unjuk rasa tetap terkendali.
Menjelang sore, panas matahari mulai turun, namun semangat massa belum juga padam. Wajah-wajah lelah tetap bertahan. Ada yang duduk bersandar di trotoar, ada pula yang tetap berdiri menjaga barisan.
Di balik teriakan dan spanduk penolakan, tersimpan satu kegelisahan kolektif yakni ketakutan desanya akan kehilangan ruang hidup.
Bagi pamong desa, aksi ini bukan sekadar demonstrasi, melainkan jeritan bersama agar suara desa tak lagi terpinggirkan. (anto)
