Bongkah.id – Meski pembangunan dan persiapan Sekolah Rakyat (SR) di Jember baru mencapai sekitar 70 persen, Dinas Sosial (Dinsos) Jember ditargetkan sudah harus memulai kegiatan belajar mengajar (KBM) pada 1 Agustus 2025 mendatang.
Target ini ditekankan oleh Komisi D DPRD Jember saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi sekolah yang berlokasi di bekas Balai Latihan Dispendik Jember, Jalan dr. Soebandi No.29, Kreongan Atas, Jemberlor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari inisiatif nasional, yakni dari Presiden RI Prabowo Subiyanto.
Guna memberikan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, dengan sistem berasrama. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menemui sejumlah kendala, mulai dari pembangunan fisik yang belum rampung, hingga penurunan jumlah calon siswa akibat berbagai pertimbangan.
Kepala Dinas Sosial Jember, Akhmad Helmi Luqman, menyampaikan bahwa progres pembangunan masih menyisakan pengerjaan asrama laki-laki yang ada di bagian belakang.
“Kurang lebih 70 persen, menyisakan bangunan asrama laki-laki. Tapi InsyaAllah Agustus kegiatan sudah dimulai,” kata Helmi saat dikonfirmasi sejumlah wartawan, Rabu (24/7/2025).
Menurut Helmi, kendala utama bukan hanya soal fisik bangunan, namun juga dalam meyakinkan para calon wali murid agar bersedia melepas anak-anak mereka, terutama yang masih usia Sekolah Dasar (SD), untuk tinggal di asrama.
“Beberapa yang awalnya mau, kemudian berubah menjadi tidak mau, misalkan karena terlalu jauh dan takut melepas anaknya terlalu kecil,” jelasnya.
Saat ini, sebanyak 20 calon siswa dikabarkan mengundurkan diri, namun pihak Dinsos mengklaim telah mendapatkan pengganti. Total jumlah siswa yang direncanakan mencapai sekitar 80 orang. “Informasinya kemarin ada 20 yang mundur, tapi kita dapat lagi 20,” ucap Helmi.
Dari sisi pengawasan, Komisi D DPRD Jember menilai progres pembangunan cukup baik.
“Saya rasa untuk hari ini sudah cukup bagus progresnya, mengingat waktu yang diberikan juga sangat minim,” kata Indi Naidha, anggota Komisi D DPRD Jember.
Ia menambahkan bahwa kelengkapan fasilitas seperti tempat tidur, kamar mandi, dan mebeler sudah tersedia, meski masih ada catatan soal ventilasi dan kenyamanan bangunan saat musim hujan.
Namun, persoalan besar masih ada pada jumlah siswa. Indi menyebutkan, masih ada kekurangan siswa untuk memenuhi kuota 100 siswa SD dan SMP. “Menurut keterangan Dinsos tadi masih ada sekitar 68 siswa yang siap, sisanya masih mengundurkan diri,” ujar Legislator asal PDI Perjuangan ini.
Sementara itu, anggota Komisi D lainnya, Fatmawati, menyoroti pentingnya pendampingan bagi calon siswa dan orang tua, agar tidak patah semangat karena pembangunan sekolah belum rampung.
“Harusnya ada penyuluhan lagi dari pihak sekolah rakyat untuk memberi pemahaman bahwa ini (program) luar biasa baik untuk mencetak calon unggulan,” tegas Fatmawati.
Fatmawati juga menilai, perlu digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinsos dan pihak sekolah rakyat guna membahas solusi bagi siswa yang mengundurkan diri.
“Kalau mutung (patah semangat) itu penyebabnya karena mereka minder, karena sekolahnya belum dimulai sementara teman-temannya di tempat lain sudah masuk,” ujar Legislator asal NasDem ini.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial telah menyediakan sebagian fasilitas, namun menurut Helmi Luqman masih ada barang-barang yang belum tiba.
“Ada beberapa barang dari pusat yang masih belum datang, tapi sudah proses pengadaan dari Kementerian Sosial,” sambungnya menjelaskan.
Meski menghadapi sejumlah tantangan, Dinsos Jember tetap optimistis program Sekolah Rakyat akan berjalan baik.
“Saya terima kasih program Pak Prabowo untuk sekolah rakyat di Kabupaten Jember, semoga bisa berjalan dengan baik. Ini harapan besar bagi masyarakat Jember yang kurang mampu,” pungkas Helmi. (ata/sip)
