PETAK PENGUNGSI. Warga berada di pengungsian Balai Desa Deyangan, Mertoyudan, Magelang, Jateng, Sabtu (7112020).
bongkah.id – Gunung Merapi selama sepekan terakhir mengalami guguran tebing lava. Guguran dari tebing lava tahun 1954 yang berada di dinding kawah utara. Material tebing lava jatuh ke dalam kawah. Pun hingga saat ini tidak berpengaruh pada aktivitas vulkanik gunung yang ada di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah itu.

Proses guguran tebing lava lama itu terpantau dari CCTV pengamatan Gunung Merapi, yang dipasang di Deles pada Minggu (22/11) pukul 06.50 WIB. Guguran ini tercatat di seismogram dengan amplitudo 75 mm dan durasi 82 detik.

Demikian keterangan tertulis dari Kepala BPPTKG (Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi ) Hanik Humaida di Yogyakarta, Senin (23/11/2020).

“Guguran tebing lava lama Merapi itu berdasasarkan pengamatan pada Minggu (22/11) kemarin. Guguran seperti itu merupakan kejadian yang biasa terjadi pada saat Merapi mengalami kenaikan aktivitas menjelang erupsi,” katanya.

Setelah statusnya ditetapkan menjadi Siaga sejak 5 November 2020, dikatakan, hingga saat ini aktivitas kegempaan di Merapi tercatat masih cukup tinggi. Kegempaan dangkal yang dominan terjadi pada aktivitas Merapi mengakibatkan ketidakstabilan material lama yang ada di puncak.

Pada periode pengamatan 22 November hingga pukul 24.00 WIB, terpantau 50 gempa guguran, 81 kali gempa embusan, 342 kali gempa multifase, 41 kali gempa vulkanik dangkal, dan 1 kali gempa tektonik jauh.

Dengan kondisi tersebut, maka BPPTKG mempertahankan status Merapi pada Level III atau Siaga. Potensi bahaya akibat erupsi Merapi diperkirakan maksimal dalam radius lima kilometer dari puncak.

Karena itu, penambangan di alur sungai-sungai yang berhulu di Merapi dalam kawasan rawan bencana (KRB) III direkomendasikan untuk dihentikan. Selain itu, meminta pelaku wisata tidak melakukan kegiatan wisata di KRB III, termasuk kegiatan pendakian ke puncak Gunung Merapi.

Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah juga diminta mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan upaya mitigasi bencana akibat letusan Gunung Merapi yang bisa terjadi setiap saat.

BUTUH BANTUAN

Sementara itu, para pengungsi yang berdomisili di Kawasan Rawan Bencana III erupsi Merapi di Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, membutuhkan sembako seperti beras, susu, maupun kebutuhan lainnya.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Palguna yang mendampingi para pengungsi Merapi menyampaikan, saat ini kebutuhan paling pokok yang diperlukan pengungsi berkaitan dengan makanan. Mulai dari beras, sayur, bumbu dapur, hingga gas untuk memasak.

” Para pengungsi di wilayah Muntilan itu kini berada di Desa Ngargomulyo. Mereka terdiri dari lansia, balita, ibu hamil. Totalnya sekitar 114 pengungsi,” kata koordinator LPM Palguna Muntilan, Joko.

Selain itu, para pengungsi juga membutuhkan bantuan berupa masker medis. Sebab, jumlahnya saat ini terbilang terbatas. Demikian pula, kebutuhan masker.

Menurut dia, peran pemerintah kurang maksimal dalam menangani para pengungsi. Sementara status Merapi telah meningkat di Level III.

“Kami membantu penyaluran distribusi sembako dan membantu para pengungsi. Sejauh ini pemerintah cuma memberikan arahan untuk mengungsi saja. Kebanyakan pengungsi ini mandiri dari awal sampai sekarang,” ujarnya.

Terkait penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, diakui, hal itu telah dijalankan cukup baik. Aturan jaga jarak di posko pengungsian disekat menggunakan triplek. Setiap biliknya maksimal ditempati empat orang yang masih satu keluarga. Satu petak satu KK. Tidak bercampur dengan KK lain. Tamu yang datang juga wajib protokol kesehatan.

Pihaknya mencatat per tanggal 8 November lalu, lebih dari 700 warga dari dusun-dusun terdekat dengan puncak gunung di wilayah Barat Merapi telah mengungsi. Sejak 5 November, BPPTKG meningkatkan status aktivitas dari level II menjadi level III atau siaga.

Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tercatat ada 1.831 jiwa yang mengungsi per 15 November 2020. Jumlah ini terdiri dari warga Kabupaten Magelang sebanyak 828 jiwa, Boyolali 401 jiwa, Klaten 388 jiwa, dan Sleman 214 jiwa. Pun, empat kabupaten ini juga telah menetapkan status keadaan darurat. Itu untuk mempermudah aksesibilitas sumber daya maupun penyelenggaraan operasi tanggap darurat.

Selain itu, sejumlah objek wisata alam di lereng Merapi ditutup mulai 8 November. Objek wisata yang ditutup di antaranya Kaliurang, Pakem, Kalikuning, dan Cangkringan di Kabupaten Sleman.

Pemerintah Kabupaten Magelang sendiri tengah menyiapkan aplikasi berupa website pengungsi.magelangkab.go.id . Website itu untuk memantau kebutuhan logistik pengungsi. Maupun segala kebutuhan lainnya yang diperlukan.

Bupati Magelang Zaenal Arifin mengatakan, Diskomenfo sedang menyiapkan aplikasi terkait daftar sumbangan, pengungsi, dan lain sebagainya. Di aplikasi tersebut nantinya ada daftar sumbangan yang masuk, daftar pengungsi, dan lainnya.

Sementara itu, jumlah pengungsi warga tiga desa yang masuk di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III erupsi Gunung Merapi, Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, hingga Jumat, terus bertambah sehingga menjadi 630 orang.

Jumlah warga masuk kelompok rentan yang dievakuasi di TPPS desa masing-masing, menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali Masruri, sudah dilakukan sejak status Merapi dinaikan dari waspada ke siaga per 5 November. Sampai saat ini sudah mencapai 630 orang. Sebelumnya sebanyak 586 orang.

Pihaknya melalui pemerintah desa, Tim Siaga Desa (TSD) dan relawan TNI/Polri melakukan sosialisasi agar warga yang masih kelompok rentan baik lansia, ibu hamil, balita, anak-anak, ibu menyusui, dan disabilitas harus segera dievakuasi ke tempat lebih aman. Misalnya TPPS desa masing-masing.

Jumlah warga Desa Tlogolele yang rentan dan dievakuasi di TPPS balai desa setempat, hingga Jumat (20/11) ini, telah mencapai 275 jiwa. Jumlah itu, terdiri dari lansia 29 jiwa, Balita 63 jiwa, anak-anak 47 jiwa, ibu hamil 5 jiwa, ibu menyusui 63 jiwa, disabilitas 3 jiwa, dan dewasa 65 jiwa.

Jumlah pengungsi di Desa Klakah ada 119 jiwa. Yang terdiri dari lansia 6 jiwa, balita 36 jiwa, anak-anak 30 jiwa, dewasa 46 jiwa, dan ibu hamil satu jiwa. Mereka menempati di TPPS Balai Desa Klakah.

Jumlah pengungsi di Desa Jrakah ada 121 jiwa asal Dukuh Sepi dan 125 jiwa asal Dukuh Kajor. Totalnya 246 jiwa. Jumlah itu, terdiri dari lansia 71 jiwa, balita 58 jiwa, disabilitas 4 jiwa, anak-anak 30 jiwa, dewasa 66 jiwa, ibu hamil 3 jiwa, dan ibu menyusui 14 jiwa.

“Jumlah pengungsi akan terus bertambah sambil melihat perkembangan terkini status Gunung Merapi dari BPPTKG,” kata pria yang juga Ketua Satgas Covid-19 di Boyolali itu.

Kendati demikian, pihaknya terus meminta warga dalam pengungsian terus menerapkan protokol kesehatan.  Memakai masker, menjaga jarak, selalu mencuci tangan dengan sabun, dan menjauhi kerumunan untuk mencegah penularan Covid-19.

Terkait bantuan dari BNPB pusat, Masruri mengatakan, diberikan dalam bentuk beragam. Yakni sebanyak 2.500 reagen pemeriksaan tes usap untuk pengungsi, 75.000 masker, 150 lampu garam, dan setiap kabupaten mendapatkan bantuan Rp1 miliar. Dana bantuan itu untuk operasional penanganan pengungsi atau bencana erupsi Merapi.

Dibanding bantuan reagen, diakui, pihaknya lebih mengharapkan bantuan untuk pemeriksaan tes cepat. Dibutuhkan untuk sukarelawan dan petugas yang bertugas di lokasi pengungsian. Mereka datang dari luar daerah harus steril dari Covid-19 sebelum bertugas ke pengungsian.

“Saya yakin warga di lereng Merapi justru malah steril dari Covid-19. Namun, yang dicurigai justru mereka dari luar yang masuk di daerah ini,” ujarnya.

Penerapan protokol kesehatan Covid-19 di TPPS, diakui, sudah ada yang mendampingi dari Satgas Jogo Tonggo desa dan Satgas Covid-19. Mereka selalu memantau di lokasi. Karena itu, mereka selalu mengingatkan tentang kewajiban mematuhi protokol Covid.

Menyingung soal tenaga kesehatan baik dari swasta maupun negeri, menurut dia, disetiap lokasi pengungsian sudah ada. Jika tenaga kesehatan dari Dinkes ada di Puskesmas. Sehingga saat terjadi sesuatu yang tak diinginkan pada pengungsi, maka penderita dapat langsung dirujuk ke Puskesmas setempat. (rim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here