bongkah.id – Program Beasiswa Pemuda Tangguh Kota Surabaya yang diperluas secara masif pada 2026 kini menuai sorotan tajam. Di tengah lonjakan jumlah penerima hingga puluhan ribu mahasiswa, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi secara terbuka mengungkap dugaan lolosnya anak pejabat dalam program yang sejatinya diperuntukkan bagi keluarga miskin dan pra-miskin.
Eri menyatakan, indikasi tersebut tidak hanya melibatkan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, tetapi juga dari lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Karena itu, ia secara resmi meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proses seleksi dan petugas yang terlibat.
“Ada indikasi anak pejabat, baik di lingkungan Pemkot Surabaya maupun provinsi, yang diterima dalam Beasiswa Pemuda Tangguh. Ini harus diperiksa. Kalau benar, berarti ada yang tidak beres dalam proses verifikasi,” tegas Eri Cahyadi.
Permintaan tersebut menjadi sinyal keras bahwa Pemkot tidak ingin program strategis ini tercoreng oleh praktik tidak adil. Eri menegaskan, beasiswa ini adalah hak warga miskin Surabaya yang benar-benar membutuhkan, bukan ruang kompromi bagi kepentingan elit birokrasi.
1 Keluarga 1 Sarjana
Program Beasiswa Pemuda Tangguh sendiri mengalami lonjakan signifikan pada periode 2025–2026. Pada 2025, kuota awal ditetapkan sebanyak 3.500 penerima dan kemudian diperluas menjadi 5.500 mahasiswa.
Sementara pada 2026, Pemkot Surabaya menargetkan sekitar 23.820 hingga 24.000 penerima, mencakup mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN), perguruan tinggi swasta (PTS), serta pendidikan nonformal.
Skema 2026 dirancang lebih inklusif dengan mengusung konsep “1 Kartu Keluarga, 1 Sarjana”.
Setiap penerima mendapatkan bantuan UKT maksimal Rp2,5 juta per semester serta uang saku Rp300 ribu per bulan.
Total anggaran yang disiapkan lebih dari Rp 190 miliar.
Secara kebijakan, perluasan ini bertujuan memutus rantai kemiskinan struktural melalui pendidikan tinggi. Namun, temuan dugaan lolosnya anak pejabat justru menguak persoalan klasik dalam program bantuan sosial: validitas data dan integritas pelaksana.
Bagi keluarga miskin di kampung-kampung kota Surabaya, beasiswa ini bukan sekadar angka dalam APBD, melainkan harapan nyata agar anak mereka bisa mengenyam bangku kuliah.
Ketika peluang itu direbut oleh mereka yang secara ekonomi relatif mapan, ketimpangan sosial justru berpotensi dipertajam oleh kebijakan yang seharusnya menutup jurang tersebut.
Langkah Eri Cahyadi melibatkan BPK dinilai sebagai upaya menjaga marwah program dan memulihkan kepercayaan publik. Ia menegaskan, jika terbukti ada penyimpangan, maka akan ada evaluasi serius hingga penindakan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Lonjakan penerima Beasiswa Pemuda Tangguh pada 2026 sejatinya merupakan kabar baik bagi masa depan pendidikan Surabaya.
Namun tanpa transparansi, pengawasan ketat, dan keberanian membersihkan praktik tidak adil, program ini berisiko berubah dari simbol keberpihakan menjadi potret kegagalan etika birokrasi. (kim)
