Bupati Sidoarjo Subandi SH M.Kn menerima penghargaan dari Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan, Kementerian PPN/ Bappenas Dr. Ir. Medrilzam, M.Prof.Econ, Phd di Auditorium Sukarman Lt. 2 Perpustakaan Nasional RI.

‎bongkah.id – Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur kembali menorehkan capaian penting di tingkat nasional. Sistem digital E-Kenda (Elektronik Kendali Daerah) resmi meraih penghargaan Bhumandala Kanaka (Emas) untuk kategori Pemerintah Kabupaten, yang diumumkan Badan Informasi Geospasial (BIG) pada Selasa, 18 November 2025.

‎Penghargaan diserahkan langsung Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Ir. Medrilzam, M.Prof.Econ, Ph.D, kepada Bupati Sidoarjo Subandi, S.H., M.Kn., dalam seremoni di Auditorium Sukarman, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta.

‎E-Kenda yang mengundang perhatian nasional merupakan platform peta digital yang memetakan seluruh paket pekerjaan fisik di Kabupaten Sidoarjo.

‎Sistem ini memungkinkan proses pengendalian pembangunan dilakukan secara transparan, terukur, dan real time. Fitur akurasi titik lokasi, integrasi data lintas sektor, serta kemudahan monitoring lapangan menjadikan inovasi ini dinilai unggul dalam meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.

‎Program tersebut dikembangkan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Setda Sidoarjo bekerja sama dengan BIG. Desain E-Kenda dirancang untuk membantu pemangku kebijakan, pengawas proyek, hingga masyarakat agar dapat memantau progres pembangunan secara langsung melalui satu pintu data geospasial.

‎Bupati Subandi menyampaikan apresiasinya atas pengakuan nasional tersebut. Menurutnya, penghargaan Bhumandala Kanaka merupakan bukti keberhasilan kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam memperbaiki tata kelola pembangunan.

‎“Penghargaan ini milik seluruh warga Sidoarjo. E-Kenda lahir dari kebutuhan untuk memastikan setiap rupiah anggaran pembangunan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Subandi.

‎Ia menegaskan komitmen Pemkab Sidoarjo untuk terus memperluas fungsi layanan digital. E-Kenda ke depan akan diintegrasikan dengan data perencanaan, pengawasan, hingga kanal aspirasi masyarakat sebagai upaya memperkuat partisipasi publik.

‎“Teknologi harus menjadi motor transparansi. Kami akan meningkatkan keterbukaan data pembangunan agar masyarakat bisa ikut mengawasi dari tahap perencanaan hingga evaluasi,” tambahnya.

‎Keberhasilan E-Kenda memperkuat posisi Sidoarjo sebagai daerah yang adaptif terhadap transformasi digital pemerintahan.

‎Dengan sistem pemantauan berbasis geospasial, potensi keterlambatan pekerjaan fisik, pembengkakan anggaran, maupun ketidakjelasan progres dapat ditekan secara signifikan.

‎Pemerintah berharap implementasi E-Kenda dapat mendorong pengawasan publik yang lebih luas serta memastikan setiap pembangunan berjalan sesuai target dan memberi manfaat optimal bagi masyarakat.
‎(anto/kim)

9

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini