bongkah.id – Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengalokasikan Rp 17 triliun demi bergabung dalam Board of Peace yang diprakarsai Donald Trump menuai sorotan luas. Board of Peace itu semacam “arisan politik” ala Trump.
Mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, melalui kanal virtualnya secara terbuka mengajak pemerintah dan publik berpikir rasional sebelum dana sebesar itu digelontorkan.
“Yang paling penting digarisbawahi adalah skalanya. Untuk diplomasi Indonesia, Rp 17 triliun itu angka yang sangat fantastis,” ujar Dino.
Menurutnya, sepanjang sejarah diplomasi Indonesia, belum pernah ada pembayaran sebesar itu untuk bergabung dalam organisasi internasional mana pun.
Ia merinci perbandingan yang dinilai membuat publik perlu terhenyak.
“Rp17 triliun itu 500 kali iuran tahunan Indonesia untuk Sekretariat ASEAN. Sama dengan 50 tahun iuran Indonesia ke PBB. Bahkan dua kali lipat dari seluruh anggaran tahunan Kementerian Luar Negeri.”
Bagi Dino, angka itu bukan sekadar simbol komitmen politik, tetapi menyangkut akuntabilitas uang rakyat.
“Itu sama dengan pajak yang dibayar dua juta orang kelas menengah bawah. Karena itu saya heran, kenapa tidak ada perdebatan mendalam di DPR soal angka sebesar ini,” tegasnya.
Palestina Tidak Pernah Meminta
Pemerintah menyebut kontribusi tersebut untuk mendukung perdamaian Palestina. Namun Dino mempertanyakan dasar moral dan faktualnya.
“Tidak pernah ada permintaan dari Presiden Otoritas Palestina, dari Hamas, atau dari Duta Besar Palestina di Indonesia agar kita membayar Rp 17 triliun.”
Menurutnya, Palestina memahami keterbatasan fiskal Indonesia dan lebih membutuhkan dukungan moral, politik, serta diplomatik. Dino juga menyoroti struktur Board of Peace yang dinilainya problematik.
“Yang menetapkan Rp 17 triliun ini adalah Board of Peace alias Donald Trump. Organisasi ini mengikutsertakan Israel dan Indonesia, tetapi tidak mengikutsertakan perwakilan Palestina.”
Dino mengingatkan, dana tersebut berada di bawah kontrol ketua lembaga.
“Uang itu akan dikontrol oleh Donald Trump sebagai Ketua Board of Peace, bukan oleh Palestina.”
Kondisi Ekonomi Domestik Jadi Pertimbangan
Dino menggarisbawahi bahwa Indonesia bukan negara dengan surplus petrodolar seperti Qatar atau Uni Emirat Arab.
“Ruang fiskal kita semakin terbatas. Pengetatan anggaran masih berlaku. Rupiah melemah. Daya beli masyarakat menurun. Pasar modal sedang anjlok.”
Di sisi lain, kebutuhan dalam negeri mendesak—mulai dari bencana alam, transisi energi, hingga perlindungan sosial.
“Uang Rp17 triliun itu masih sangat dibutuhkan oleh rakyat kita sendiri.”
Ia mengingatkan agar solidaritas internasional tidak mengorbankan prioritas domestik.
Salah satu kekhawatiran terbesar Dino adalah dorongan agar Indonesia menjadi anggota permanen Board of Peace.
“Menjadi anggota permanen itu bukan keharusan, bukan prestasi, bukan kehormatan. Bahkan penuh ranjau dan risiko.”
Ia menyebut adanya gejala lembaga tersebut berpotensi menjadi “privatized multilateral institution”. Segala agenda dan keputusan harus disetujui oleh Donald Trump. Kita harus sangat berhati-hati.
Dino juga menyinggung ketidakpastian politik global.
“Bagaimana kalau Donald Trump tidak lagi menjadi Presiden Amerika Serikat pada 2029, sementara Indonesia sudah terikat permanen pada struktur yang dikontrol pribadinya?”
Menurutnya, langkah paling rasional adalah menjadi anggota biasa terlebih dahulu sambil melihat arah dan akuntabilitas lembaga tersebut.
Di akhir pernyataannya, Dino menyampaikan dua rekomendasi tegas.
“Pertama, jangan terburu-buru menggelontorkan Rp 17 triliun. Kalau mau membantu Palestina, lakukan sesuai kemampuan keuangan kita—bisa 10 juta dolar, bisa 20 juta dolar, tapi tidak satu miliar dolar.”
“Kedua, cukup menjadi anggota biasa saja. Jangan bersikeras menjadi anggota permanen.”
Ia menegaskan, politik luar negeri Indonesia tidak boleh diarahkan untuk menyenangkan siapa pun.
“Masalah tarif jangan dikaitkan dengan perjuangan Palestina. Politik luar negeri kita bukan untuk mengambil hati Trump, tetapi untuk memerdekakan Palestina.”
Pernyataan Dino menjadi pengingat bahwa dalam diplomasi, rasionalitas fiskal dan kepentingan nasional harus tetap menjadi kompas utama.
Di tengah dinamika global, publik kini menunggu akankah pemerintah membuka ruang dialog yang lebih transparan sebelum Rp 17 triliun benar-benar berpindah tangan? (kim)
