Bongkah.id – Merebaknya pandemi Covid-19 membuat TNI kian mewaspadai wilayah perbatasan. Peningkatan pengamanan menjadi agenda utama. Kebijakan itu untuk melakukan deteksi ketat terhadap WNI ataupun WNA yang hendak masuk wilayah NKRI.
Pengamanan perbatasan laut dan darat dilakukan, dengan kekuatan teritorial TNI dan alutsista gabungan. Operasi ini juga sebagai dukungan dalam mengatasi penyebaran dan penanggulangan wabah Covid-19, yaitu dengan mengerahkan kapal rumah sakit.
Dalam release yang dikirimkan Kepala Bidang Penerangan Umum Pusat Penerangan TNI Kolonel Sus Taibur Rahman, Jumat (15/5/2020) dikatakan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat Video Conference di Mabes TNI Cilangkap melalui Web Internet Seminar (Webinar) dengan pihak KBRI Singapura, memaparkan beberapa langkah strategis yang telah dilakukan TNI.
Berkaitan dengan operasi pengamanan dalam rangka percepatan penanganan wabah Covid-19, maka TNI melakukan beberapa operasi pengamanan di beberapa wilayah perbatasan.
Kebijakan ini untuk memantau dan mendeteksi ketat terhadap WNI dan WNA, yang hendak masuk ke wilayah Indonesia. Tingkat deteksi lebih ketat dibanding dalam kondisi sebelum pandemi Covid-19 merebak. Pengamanan perbatasan darat dan laut dikerahkan dengan melibatkan kekuatan teritorial TNI dan alutsista gabungan.
Alutsista gabungan yang digunakan dalam operasi ini, yakni Kapal Perang RI (KRI) dan pesawat patroli militer maritim. Tak hanya itu, satuan teritorial dan pengamanan perbatasan juga dikerahkan untuk membantu pemeriksaan arus orang masuk di pelabuhan, bandara, Pos Lintas Batas Nasional (PLBN), serta mengawasi jalur-jalur tikus yang dapat digunakan di sepanjang perbatasan dengan negara tetangga.
Kegiatan lainnya berkaitan dengan operasi penanganan medis, TNI telah menyiapkan tiga rumah sakit sebagai tempat rujukan utama dan 19 rumah sakit sebagai tempat rujukan pendukung. “Selain fasilitas kesehatan di darat, juga disiapkan Kapal Bantu Rumah Sakit KRI dr. Soeharso dan KRI Semarang serta lima Rumah Sakit Lapangan dari Batalyon Kesehatan TNI,” katanya.
Panglima pun, kata Taibur, juga sempat memaparkan soal pengamanan jalur logistik untuk menjamin keamanan rantai logistik selama diberlakukannya Pembatasan Sosial Bersekala Besar atau PSBB di sebagian Provinsi dan Kabupaten/Kota.
“Upaya ini dilaksanakan dengan koordinasi yang ketat bersama Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten dan Kota, Polri, Kementerian dan Lembaga terkait khususnya dalam distribusi Jaring Pengaman Sosial di berbagai daerah,” kata Taibur Rahman.
Selain membantu pengamanan berkaitan dengan rantai logistik, pengamanan PSBB berupa patroli bersama untuk menegakkan aturan PSBB dan larangan mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri yang diterapkan di tengah masyarakat. (ima)
