Bongkah.id – Setelah hampir dua pekan jadi puing pasca amuk massa, nasib Kantor DPRD Kabupaten Kediri bakal dirobohkan.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turun tangan langsung menanganinya.
Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Jawa Timur telah merampungkan asesmen kerusakan tiga gedung utama milik Pemkab Kediri, Kantor Sekretariat Daerah, Gedung Bupati, dan tentu saja Kantor DPRD yang jadi simbol politik daerah.
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyebut Kantor DPRD mengalami kerusakan terparah sehingga tak bisa lagi diselamatkan.
“Dari kementerian PU akan diratakan, maka akan ada penghapusan aset di kami. Kalau ada penghapusan aset berarti akan ada bangunan baru. Itu yang akan kami diskusikan dengan pimpinan DPRD,” kata Mas Dhito usai mendampingi Menteri PUPR Dody Hanggodo, Minggu (14/9).
Namun, menariknya, meski sudah dipastikan akan dirobohkan, lokasi pembangunan kantor dewan baru belum jelas. Dhito mengaku Pemkab menyerahkan sepenuhnya kepada para legislator.
“Kalau rencana pindah atau tidak, keputusannya ada di pimpinan DPRD, bukan di kami yang ada di eksekutif,” tegasnya.
Di sisi lain, Menteri PUPR Dody Hanggodo memastikan percepatan rehabilitasi adalah prioritas, sebagaimana instruksi Presiden Prabowo Subianto.
“Kantor dewan itu harus kita robohkan dan bangun ulang. Yang lain kalau bisa kita rehab, kita rehab, tapi kalau tidak memungkinkan ya tetap kita robohkan,” ujarnya.
Dody menambahkan, Kabupaten Kediri termasuk daerah dengan kerusakan paling parah akibat aksi anarkis di akhir Agustus lalu. Anggaran yang disiapkan untuk rehabilitasi dan pembangunan kembali diperkirakan mencapai Rp100 miliar.
Publik kini bertanya-tanya: setelah Rp100 miliar digelontorkan untuk membangun ulang kantor dewan, siapa yang akan bertanggung jawab atas kerusuhan yang sudah merugikan rakyat? Gedung bisa dibangun kembali, tapi apakah kepercayaan publik kepada wakil rakyat juga bisa ikut dipulihkan. (wan/sip)
