Bongkah.id – Pemerintah membuka kemungkinan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga 6 minggu. Skenario perpanjangan ini sudah disiapkan seiring masih tingginya kasus COVID-19, terutama penularan varian delta.
Pemerintah mencatat penyebaran COVID-19 varian delta atau B.1.617.2 dari Inggris masih terus meningkat meski PPKM Darurat telah diberlakukan mulai 3 Juli dan akan berakhir pada 20 Juli 2021. Dengan perpanjangan masa PPKM Darurat itu, diharapkan dapat mengurangi mobilitas masyarakat lebih signifikan.
“PPKM darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam paparannya saat rapat dengan Banggar DPR, Senin (12/7/2021).
Sebagai penguatan, Kementerian Keuangan akan membuat postur APBN lebih efektif dan efisien guna merespons dampak negatif perekonomian akibat peningkatan kasus COVID-19 dan perpanjangan PPKM Darurat. Langkah memperkuat komposisi anggaran mencakup akselerasi vaksinasi, efektivitas PPKM darurat, dan kesiapan sistem kesehatan, baik dari sisi fasilitas maupun tenaga medis.
“Pertumbuhan ekonomi semester I sekitar 3,1% hingga 3,3%. Sementara sepanjang tahun 2021 diperkirakan mencapai 3,7% sampai 4,5%,” paparnya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2021 hanya akan mencapai 3,8%. Padahal semula BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada rentang 4,1-5,1% dengan titik tengah 4,6%.
Ia mengatakan revisi tersebut berdasarkan asesmen awal BI sebagai efek pemberlakuan PPKM darurat periode 3 hingga 20 Juli 2021. Berdasar perhitungan, pihaknya mengukur awal pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 akan lebih rendah dari perkiraan kami sebelumnya titik tengah 4,6%.
“PPKM darurat ini dilakukan selama 1 bulan dan menurunkan Covid-19, pertumbuhan ekonomi akan turun sekitar 3,8%,” jelas Perry.
Kendati begitu, ia mengaku masih terus mempertimbangkan berbagai hal termasuk dampak PPKM darurat terhadap penurunan mobilitas dan penurunan konsumsi. Utamanya yang berdampak pada mobilitas.
Kami terus melihat secara indikator-indikator, tapi asesmen kami menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2021 akan lebih rendah dari perkiraan kami sebelumnya yang titik tengahnya 4,6%,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa berdasarkan pembahasan G20 telah terjadi divergensi pola pertumbuhan ekonomi di setiap negara, tergantung pada kecepatan vaksinasi dan besaran stimulus fiskal dan moneter. Saat ini negara maju seperti Amerika dan Tiongkok telah menunjukkan pemulihan ekonomi lebih cepat lantaran vaksinasi semakin terakselerasi.
Perry menyebut bahwa pasar keuangan domestik sempat mengalami tekanan dikarenakan kenaikan yield US Treasury menyusul The Fed yang akan melakukan perubahan kebijakan moneter dan terjadi lonjakan Covid-19 dalam negeri. Kendati begitu Bank Indonesia dan pemerintah tetap berkomitmen untuk terus mendorong pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan terus berkoordinasi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, dan surat berharga negara (SBN).
“Pada kuartal I dan kuartal II sudah kelihatan adanya perbaikan ekonomi. Tetapi ke depan harus melihat bagaimana dampak kenaikan Covid-19,” terangnya. (bid)
