Bongkah.id – Polemik kenaikan tunjangan anggota DPRD Jombang, Jawa Timur masih menjadi sorotan publik. Bukan hanya karena angkanya yang fantastis, tetapi juga lantaran sikap Ketua DPRD Jombang, Hadi Admaji, yang dinilai terkesan melempar tanggung jawab ke pemerintah pusat.
Kritik itu datang dari Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Jombang. Ketua ICMI Jombang, Didin A. Sholahudin atau yang akrab disapa Gus Didin, menegaskan bahwa urusan besaran tunjangan dewan bukan semata-mata tanggung jawab pusat. Menurutnya, justru pemerintah daerahlah yang memegang kendali dalam menetapkan angka final.
“Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah berulang kali menginstruksikan agar kepala daerah mengevaluasi tunjangan DPRD. Artinya, tanggung jawab besar tetap berada di daerah, bukan pusat,” tegas Gus Didin, Kamis (11/9/2025).
Ia merinci, regulasi mengenai tunjangan dewan sebenarnya sudah jelas diatur. “Yang menetapkan besaran tunjangan perumahan itu pemda, melalui Peraturan Bupati (Perbup). Memang ada pedoman dari Kemendagri, tapi angka final ditentukan daerah,” jelasnya.
Dasar hukum yang ia maksud adalah PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD. Aturan tersebut menekankan bahwa tunjangan harus disesuaikan dengan kemampuan daerah, serta dibahas bersama antara DPRD dan pemda.
“Silakan dibaca Pasal 17. Besaran tunjangan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, serta standar harga setempat. Pertanyaannya, apakah tunjangan yang diterima anggota DPRD Jombang hari ini sudah sesuai asas itu?” ucapnya.
Menurut ICMI, gejolak publik dan gelombang demonstrasi yang terjadi beberapa waktu terakhir menjadi sinyal kuat bahwa keputusan soal tunjangan belum berpijak pada prinsip kepatutan dan kewajaran.
“Kalau memang wajar, rakyat tidak mungkin bergejolak. Maka mari para pimpinan dan anggota DPRD merenung, instropeksi dari hati yang paling dalam. Apakah angka itu pantas diterima di tengah kondisi ekonomi rakyat hari ini?” sambung Gus Didin.
Ia pun mengajak para wakil rakyat untuk bersikap lebih bijak. “Kalau ada tuntutan rakyat, yang dibutuhkan adalah wisdom, bukan melempar tanggung jawab,” pungkasnya. (Ima/sip)
