bongkah.id – Ribuan guru madrasah swasta memadati kawasan depan Gedung DPR RI, Rabu (11/2/2026). Mereka datang dari berbagai pelosok Tanah Air, demi satu harapan yang sama: kejelasan dan keadilan kesejahteraan.
Mereka menggelar aksi lanjutan dalam meperjuangankan haknya sebagai guru di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) yang telah berlangsung bertahun-tahun.
Di tangan mereka, spanduk-spanduk tuntutan terbentang, di dada mereka, tersimpan keyakinan bahwa pendidikan adalah panggilan jiwa, tetapi kesejahteraan adalah hak yang tak bisa diabaikan.
Ketua Forum Guru Sertifikasi Nasional Indonesia (FGSNI), Agus Muchtar, berdiri di tengah barisan massa. Suaranya tegas, namun tak kehilangan nada harap.
Ia menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk keseriusan guru madrasah swasta dalam memperjuangkan hak-haknya.
“Aksi ini adalah bentuk keseriusan guru madrasah swasta dalam memperjuangkan haknya. Kami datang dari berbagai daerah untuk mengawal realisasi program tata kelola dan kesejahteraan guru di Kemenag, sekaligus mendesak DPR RI, khususnya Komisi VIII, agar membentuk Panitia Kerja (Panja) Guru Madrasah,” ujar Agus.
Di balik tuntutan yang terdengar administratif—tata kelola, Panja, afirmasi—tersimpan kisah panjang pengabdian. Banyak dari mereka telah mengajar puluhan tahun dengan honor yang tak selalu sepadan.
Ada guru inpassing yang menanti kepastian status; ada guru sertifikasi yang berharap jalur kariernya tidak berhenti di tengah jalan; ada pula penerima Tunjangan Insentif Guru (TIG) yang bermimpi suatu hari diakui setara dengan rekan-rekan mereka di sekolah negeri.
FGSNI menuntut adanya afirmasi bagi guru madrasah swasta yang telah lama mengabdi, termasuk guru inpassing yang dinilai layak mendapatkan afirmasi PPPK berdasarkan masa pengabdian dan status kepegawaiannya.
Mereka juga mendesak agar jenjang karier di lingkungan Kemenag berjalan sistematis dan berkelanjutan, dari guru penerima TIG, guru sertifikasi (serdik), hingga diangkat menjadi guru inpassing, sehingga pengabdian tidak berhenti sebagai pengorbanan semata, melainkan berbuah kepastian.
Di tengah aksi itu, dukungan datang dari Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah, Dr. Abdul Kholik.
Menurut Agus, Abdul Kholik memberikan suntikan semangat kepada para guru agar tidak lelah memperjuangkan hak dan masa depan mereka.
“Beliau menyampaikan pesan agar guru madrasah swasta jangan pernah lelah berjuang, karena harapan itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus diperjuangkan bersama,” kata Agus.
Kalimat itu bergema di antara kerumunan, menyatu dengan takbir dan seruan perjuangan. Di wajah para guru tampak kelelahan yang akrab, tetapi juga keteguhan yang tak mudah luntur.
Mereka tahu, di kelas-kelas madrasah yang tersebar hingga pelosok desa, ribuan siswa menunggu pelajaran dan teladan. Namun di ibu kota, mereka menunggu hal yang tak kalah penting: pengakuan dan kebijakan yang berpihak.
Aksi ini menjadi penanda bahwa persoalan kesejahteraan guru madrasah swasta bukan sekadar angka dalam anggaran, melainkan soal martabat profesi dan masa depan pendidikan keagamaan di Indonesia.
Ribuan guru yang tergabung dalam FGSNI dan PGM Indonesia berharap demonstrasi kali ini menjadi momentum penting—agar pemerintah dan DPR RI benar-benar menghadirkan kebijakan konkret demi kesejahteraan guru madrasah swasta di seluruh penjuru negeri.
Di bawah langit Jakarta yang perlahan cerah, mereka tetap berdiri. Sebab bagi para guru itu, mengajar adalah panggilan, dan memperjuangkan keadilan adalah bagian dari pelajaran yang harus dituntaskan. (anto)
