GUBERNUR Jatim Khofifah Indar Parawansa saat menyampaikan laporan tentang penyaluran bantuan subsidi upah pekerja anggota BP Jamsostek. Kendati demikian, mantan Menteri Sosisal ini berharap penyaluran bantuan subsidi upah tersebut tidak bertabur masalah, seperti penyaluran Bansos pemerintah yang kini tengah diaudit pemerintah pusat secara total.

bongkah.id – Sebanyak 560.670 tenaga kerja di Jatim dari total 1,7 juta tenaga kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan, telah menerima bantuan subsidi upah pekerja bergaji dibawah Rp5 juta. Rinciannya sebanyak 122.379 tenaga kerja pada gelombang pertama. Sementara sebanyak 428.291 tenaga kerja pada gelombang kedua.

Bantuan subsidi upah itu telah diserahkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara simbolis. Diserahkan kepada perwakilan pekerja di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (8/9/2020).

“Saya harap bantuan ini memberikan penguatan ketahanan kesehatan masyarakat, baik di lingkungan maupun keluarganya,” kata Khofifah usai penyerahan subsidi yang disaksikan kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi dari 38 kabupaten/kota se-Jatim secara virtual.

Pemberian bantuan tersebut, dikatakan, sebagai bentuk komitmen pemerintah. Membantu para pekerja terdampak Covid-19. Yang merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan tertib administrasi. Rutin membayar iuran sampai Juni 2020.

Sebagaimana diketahui, program bantuan subsidi upah bagi pekerja yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK itu, telah dicairkan secara bertahap. Yakni sebesar Rp600 ribu per bulan selama empat bulan dengan total Rp2,4 juta. Pencairan dilakukan dalam dua tahap. Masing-masing Rp1,2 juta.

Diharapkan, bantuan itu mampu menjaga dan meningkatkan daya beli para pekerja. Juga mendongkrak konsumsi. Sehingga menimbulkan multiplier effect pada pertumbuhan ekonomi, terutama di masa pandemi.

Karena itu, mantan Menteri Sosial tersebut tidak ingin mendapatkan kabar negatif atas penyaluran bantuan subsidi upah tersebut. Mengalami proses sebagaimana terjadi pada penyaluran bantuan sosial (bansos) pemerintah pada masyarakat akibat pandemi Covid-19.  Mengalami kekacauan akibat kesalahan dan tidak kepastian administrasi kependudukan.

“Masalah yang terjadi dalam penyaluran Bansos Pemerintah pada warga terdampak pandemi Covid-19, saya harapkan tidak terulang pada penyaluran subsidi upah pada pekerja. Sebab jumlah penerimanya sudah pasti. Administrasinya dan aturannya sudah pasti dan jelas. Tidak seperti pada penerima Bansos yang berdasar pada daftar kependudukan, yang sampai saat ini belum pasti dan validitasnya,” kata Khofifah.

Ironisnya harapan ibu dari Fatimahsang Mannagalli Parawansa, Jalaluddin Mannagalli Parawansa, Yusuf Mannagalli Parawansa, dan Ali Mannagalli Parawansa agar tidak adanya masalah dalam penyaluran bantuan subsidi upah pekerja itu, ternyata jauh panggang dari api. Fakta yang terjadi di lapangan tidak demikian. Banyak pekerja yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan subsidi upah itu, ternyata mereka belum menerima walau semua teman di perusahaan dengan syarat sama sudah menerima bantuan subsisdi tersebut.

Salah satu diantara pekerja yang mengalami nasib pahit. Belum menerima bantuan subsidi upah, sementara teman seperusahaannya sudah menerima adalah pekerja di PT. Bumi Patriot Nusantara d/a Jl. Kedung Baruk, Surabaya. Padahal pekerja wanita berwajah cantik itu memenuhi semua syarat untuk menerima bantuan subsidi upah tersebut. Pun namanya sudah masuk daftar pengajuan yang dilakukan HRD perusahaan. Diantara nama-nama yang diajukan pada BP Jamsostek Jatim, hanya staf keuangan bergaji UMR Rp4,2 juta itu saja yang tidak menerima. Teman-temannya sudah menerima. Sebesar Rp1,2 juta per nama.

JANGAN PERSULIT PEKERJA

Pada kesempatan berbeda, pengamat sosial Rachmat Faqih mengatakan, peristiwa yang dialami karyawati PT Bumi Patriot Nusantara itu merupakan contoh kasus yang perlu diperhatikan Gubernur Khofifah. Diyakini pasti banyak kasus lain, yang belum terungkap. Atau tidak akan terungkap. Fakta ini sebuah pelajaran, bahwa pelaksanaan program mulia pemerintah tidak semuanya mulus sebagaimana laporan yang diberikan pelaksananya. Pasti banyak permasalahan yang menodai program tersebut. Hanya saja selama ini, tidak ada sanksi tegas dari pemerintah terhadap pelaksana program mulia tersebut.

“Jika pemerintah mau bersikap tegas. Misalnya menjatuhkan saksi administratif atau pidana terhadap pelaksana program bantuan pemerintah, yang terbukti gagal. Saya yakin semua program akan berlangsung dengan baik,” katanya dengan tersenyum.

Karena itu, sebagai bukti empati terhadap pekerja bergaji dibawah Rp5 juta itu, pria parobaya itu mengatakan, Gubernur Khofifah harus segera menangani persoalan adanya pekerja yang berhak atas bantuan subsidi upah tersesebut. Namun, tidak menerimanya akibat kesalahan administrasi yang dilakukan BP Jamsostek Jatim. Terlalu mempermasalahkan perbedaan ejaan nama yang tercantum dalam E-KTP, Kartu BP Jamsostek, dan rekening bank yang dikirimkan HRD Perusahaan pada BP Jamsostek Jatim.

“Jika hanya persoalan ejaan nama saja yang berbeda, seharusnya BP Jamsostek dapat melakukan final kroscek langsung pada HRD Perusahaan. Bukan diam. Menunggu klaim dari pekerja yang belum menerima bantuan subsidi upah tersebut. Kalau berbeda nama antara Kartu Jamsostek, E-KTP dengan nama rekening bank pengiriman, BP Jamsostek berhak menolaknya. Berbeda ejaan nama itu maknanya tidak sama dengan berbeda nama,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Dodo Suharto mengatakan, penyerahan bantuan subsidi upah gelombang berikutnya segera dilakukan bertahap, hingga seluruh rekening pekerja yang telah tervalidasi menerima haknya. Karena itu, semua perusahaan anggota BP Jamsostek untuk segera menyerahkan data terkini para pekerja yang mencakup nomor rekening aktif atas nama pekerja.

“Begitu pula dengan nomor rekening tidak valid, akan dikembalikan kepada perusahaan untuk dikonfirmasi kembali kepada pekerjanya sehingga bisa dilakukan validasi ulang,” katanya.

Terkait proses validasi, lanjut dia, perusahaan diminta untuk menyegerakan, baik yang belum mengirimkan maupun melakukan konfirmasi ulang, agar menyerahkan paling lambat 15 September 2020.

Dalam kesempatan sama, Khofifah juga menyerahkan penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan “Paritrana Award 2019”. Penghargaan untuk kategori perusahaan besar, juara I diraih PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), kategori usaha kecil mikro diraih CV Mahera dari Kabupaten Tuban.

Anugerah “Paritrana Award 2019” adalah apresiasi kepada pemerintah daerah dan para pelaku usaha yang berkomitmen serta mendukung pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan. (ima)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here