bongkah.id – Indonesia resmi memegang jabatan Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) untuk tahun 2026. Penetapan itu diputuskan dalam pertemuan organisasi Dewan HAM PBB di Jenewa, Kamis (8/1/2026), bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya lembaga tersebut.
Penetapan itu bukan datang tiba-tiba. Sebagaimana disampaikan Kementerian Luar Negeri RI pada akhir Desember lalu, Indonesia telah dipilih oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group yang kemudian melahirkan mandat besar untuk Indonesia dalam mengemudikan forum hak asasi manusia paling bergengsi di dunia.
“Indonesia telah resmi dipilih,” ujar Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, dari Jakarta. Kalimatnya ringkas, namun di baliknya tersimpan beban sejarah dan tanggung jawab moral yang panjang. Sebab Dewan HAM bukan sekadar ruang rapat. Ia adalah arena tempat suara korban, negara, dan kepentingan global saling berhadapan.
Mandat itu akan dijalankan oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Seorang diplomat yang telah menempuh lintasan panjang: dari ASEAN, India, Bhutan, hingga kini berdiri di jantung multilateralisme. Di tangannya, Indonesia diharapkan mampu menavigasi perbedaan, meredam ketegangan, dan menjaga keseimbangan antara prinsip dan realitas politik dunia.
Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia tidak berbicara untuk dirinya sendiri. Ia memimpin seluruh sidang, memfasilitasi dialog, dan memastikan proses berjalan objektif, inklusif, serta berimbang. Tidak ada ruang untuk keberpihakan sempit, yang ada adalah upaya menjaga martabat Dewan di tengah dunia yang kian terpolarisasi.
Tema yang diusung, “A Presidency for All”, terdengar sederhana, namun sarat makna. Ia adalah janji untuk merangkul bahwa hak asasi manusia bukan milik negara kuat semata, bukan pula sekadar jargon diplomatik, melainkan nilai bersama yang harus dijaga dengan konsensus dan kepercayaan.
Bagi Indonesia, presidensi ini adalah yang pertama sejak Dewan HAM PBB dibentuk pada 2006. Sebuah tonggak, sekaligus cermin sejauh mana negeri ini mampu membawa pengalaman domestiknya tentang demokrasi yang tumbuh, tentang luka yang belum sepenuhnya sembuh ke panggung global.
Di Jenewa, palu kepemimpinan kini berada di tangan Indonesia. Setiap ketukannya akan bergema, bukan hanya di ruang sidang PBB, tetapi juga di lorong-lorong sejarah, tempat dunia menilai apakah kepemimpinan mampu menjadi jembatan, bukan tembok beton kokoh. (anto)
