bongkah.id – Pemerintah Kabupaten Mojokerto Jawa Timur terus berupaya meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya di lingkungan pondok pesantren. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelantikan Tim Penguatan dan Pengembangan Pesantren One Pesantren One Product (OPOP) oleh Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra.
Pelantikan digelar di Pendopo Graha Majatama Pemkab Mojokerto pada Jumat (7/11-2025) siang. Acara ini diikuti sekitar 30 perwakilan pondok pesantren se-Kabupaten Mojokerto.
Dalam arahannya, Bupati Al Barra menjelaskan bahwa program OPOP merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendorong kemandirian ekonomi pesantren melalui pengembangan produk unggulan berbasis pesantren.
“Program One Pesantren One Product merupakan inisiatif strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi pesantren melalui inovasi produk unggulan yang lahir dari lingkungan pesantren itu sendiri,” jelas Bupati Al Barra.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Mojokerto siap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program tersebut, mulai dari tahap pembinaan, fasilitasi perizinan, hingga promosi dan pemasaran produk.
“Pemkab Mojokerto berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh bagi pengembangan OPOP. Kami juga mendorong agar antar-pesantren memiliki jejaring usaha sehingga terbentuk ekosistem ekonomi syariah yang kuat dan saling menguatkan,” tambahnya.
Menutup arahannya, Gus Bupati berpesan agar Tim Penguatan dan Pengembangan Pesantren OPOP mampu menyusun langkah-langkah taktis serta menjalin sinergi dengan pemerintah dan antar-pesantren.
“Program OPOP akan berjalan baik jika tumbuh dan berkembang dari pondok pesantren itu sendiri,” pungkasnya.
Program OPOP telah dijalankan di beberapa daerah, misalnya OPOP Jawa Barat yang sejak 2018 berhasil melahirkan ratusan produk pesantren seperti kopi santri, sabun herbal, madu pesantren, dan batik islami.
Program OPOP diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi berbasis pesantren, yang tidak hanya memperkuat kemandirian lembaga pendidikan Islam, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah. (anto)
