MENTERI Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini sekitar Rp12,92 triliun anggaran PEN berpotensi tidak terserap.
bongkah.id ‐‐ Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang tidak terserap sampai akhir tahun sekitar Rp12,92 triliun. Jumlah potensi itu setara 1,85 persen dari total pagu yang disiapkan sebesar Rp695,2 triliun. Potensi dana tak terserap berasal dari hasil evaluasi di anggaran PEN untuk sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan sektoral/pemerintah daerah.

Demikian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis yang diterima bongkah.id, Senin (7/9/2020).

Anggaran yang berpotensi tidak terserap pada tahun, menurut dia, rencananya akan dialokasikan untuk kebutuhan di sektor lain. Namun, masih dalam rangka pemulihan ekonomi.

Sementara hasil evaluasi Komite PC-PEN, tak dipungkiri, ditemukan ada potensi anggaran tak terserap di dana kementerian/lembaga. Juga, di pemerintah daerah. Kendati demikian, belum ada keterangan seberapa besar potensi dana yang tak terserap dari pos-pos tersebut.

Adapun khusus realisasi anggaran PEN, ia mencatat baru mencapai Rp211,6 triliun (30,43 persen) dari total pagu per 31 Agustus 2020. Sedangkan peningkatan realisasi penggunaan anggaran PEN mencapai 30,9 persen secara bulanan. Itu dibandingkan realisasi per akhir Juli 2020.

“Kalau melihat tren kemajuan program dan realisasi anggaran di Agustus ini, kami cukup optimistis. Mengejar pertumbuhan ekonomi 2020 agar positif,” ujarnya.

Anggaran PEN yang sudah diketahui alokasi pastinya, dalam catatan Airlangga, telah mencapai Rp679 triliun (97,66 persen) dari pagu. Namun masih banyak anggaran yang belum direalisasikan. Karena itu, Komite PC-PEN akan terus berusaha mendorong percepatan realisasi anggaran PEN.

Saat ini, dikatakan, pemerintah telah memiliki beberapa usulan inisiatif program di sektor kesehatan. Misalnya, pengembangan fasilitas kesehatan di Puskesmas, RSUD, pemberian Dana Insentif Daerah (DID) untuk daerah yang berhasil dalam penanganan Covid-19 dari zona kuning menjadi hijau, dan peningkatan tes PCR untuk memenuhi target WHO (orang per hari).

Pemerintah juga mengusulkan penambahan nilai beberapa program perlindungan sosial. Demikian pula perluasan penerima manfaat program tersebut. Muncul juga usulan mendorong percepatan program Padat Karya Tunai (PKT), terutama yang ada di Kementerian PUPR.

Tak hanya itu, pemerintah berusaha mendorong kontribusi pertumbuhan nasional dari daerah. Menyiapkan beberapa program pengembangan sektor unggulan di 10 provinsi yang mempunyai kontribusi pertumbuhan terbesar, misalnya. (ima)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here