bongkah.id – Kabar penting bagi wartawan se-Indonesia. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan program penyediaan 5.000 unit rumah subsidi khusus untuk wartawan, sebagai upaya membantu insan pers yang selama ini mengalami keterbatasan ekonomi untuk memiliki hunian layak.
Program tersebut dibahas dalam pertemuan antara Menteri PKP Maruarar Sirait dan Ketua PWI Pusat Akhmad Munir di kantor Kementerian PKP, sebagaimana unggahan video akun FB Herbert Timbo Siahaan, pada Sabtu (6/12/2025).
“Buat wartawan seluruh Indonesia, alokasi rumah subsidi tahun 2026, 5.000 unit,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait sambil berjabat tangan erat dengan Ketua PWI Pusat Akhmad Munir tentang kesepakatan rumah untuk wartawan.
Pertemuan yang membuahkan kesepakatan itu sangatlah istimewa bagi banyak wartawan, mengingat sebagian besar dari wartawan bekerja dengan penghasilan minim, kontrak kerja tidak pasti, serta tanpa jaminan sosial memadai.
Munir mengungkapkan, banyak wartawan di daerah yang berpenghasilan hanya Rp 2 juta hingga Rp 3 juta per bulan, sehingga memiliki rumah kerap menjadi hal yang sulit dicapai. “Dengan penghasilan seperti itu, punya rumah rasanya mustahil,” ujarnya.
Menurut Munir, program rumah subsidi ini dapat menjadi jawaban atas kesulitan yang lama dihadapi para jurnalis.
Menteri Maruarar Sirait menjelaskan bahwa program tersebut memanfaatkan skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) dengan bunga tetap 5 persen dan tenor hingga 20 tahun. Cicilan rumah diperkirakan sekitar Rp 1,08 juta per bulan dengan uang muka terjangkau.
Ia berharap wartawan mendapatkan informasi yang jelas mengenai skema pembiayaan ini agar tidak terjadi kesalahpahaman.
PWI Pusat menyatakan kesiapan untuk menghimpun data anggota serta melakukan sosialisasi nasional. Sosialisasi akan melibatkan PWI, Kementerian PKP, BP Tapera, pengembang, dan agen properti guna memastikan program tepat sasaran.
Bagi banyak wartawan, program 5.000 rumah ini bukan sekadar fasilitas pemerintah, tetapi peluang nyata untuk memiliki hunian yang selama ini hanya menjadi mimpi.
Banyak dari wartawan telah bekerja puluhan tahun namun tetap tinggal di rumah kontrakan atau kos karena penghasilan yang tidak mencukupi untuk membeli rumah.
Program ini juga diharapkan menjadi kontribusi insan pers terhadap Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus menjadi bentuk pengakuan negara terhadap peran wartawan sebagai penyedia informasi dan penjaga kepentingan publik.
Di tengah ketidakpastian ekonomi yang membayangi profesi jurnalis, program rumah subsidi ini memberi harapan baru, sebuah kesempatan bagi para wartawan untuk akhirnya memiliki tempat yang dapat disebut sebagai rumah. (anto)
