bongkah.id – Di ruang-ruang pengambilan keputusan, perempuan kerap datang belakangan. Namun di Surabaya, arus itu perlahan dibalik.
Di balik meja-meja birokrasi dan jabatan strategis, perempuan tidak lagi hanya hadir, melainkan memimpin. Upaya pengarusutamaan gender yang dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kini berbuah pengakuan nasional.
Pemkot Surabaya meraih PIMTI Awards 2025, penghargaan dari Ikatan Pimpinan Tinggi Perempuan Indonesia (PIMTI) atas keberhasilannya membuka ruang kepemimpinan bagi perempuan dalam jabatan publik.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Woro Sri Hastuti Sulistyaningrum, kepada Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Lilik Arijanto, di Ruang Sidang Wali Kota, Jumat (6/2/2026).
Penghargaan ini bukan sekadar simbol. Berdasarkan penilaian PIMTI, Surabaya mencatatkan 62,90 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) perempuan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi pada 2025.
Angka itu jauh melampaui batas minimum 30 persen yang selama ini menjadi tolok ukur keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan birokrasi. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Presidium Ikatan PIMTI Nomor: 04/SK-IPIMTI/XII/2025.
Sekda Kota Surabaya, Lilik Arijanto, menyebut capaian tersebut bukan semata soal kuantitas, melainkan juga kualitas.
Menurutnya, perempuan di jajaran Eselon II Pemkot Surabaya dinilai unggul, baik dari sisi jumlah maupun kinerja. Lebih jauh, PIMTI menilai adanya keseriusan pemerintah kota dalam membangun ekosistem kerja yang setara dan ramah gender. “Kesetaraan itu kita wujudkan secara konkret,” kata Lilik.
Pemkot Surabaya, lanjutnya, menyediakan ruang laktasi di setiap perangkat daerah, serta daycare dan PAUD yang dapat dimanfaatkan ASN perempuan selama jam kerja tanpa pungutan biaya. Fasilitas ini menjadi penyangga penting agar perempuan tidak dipaksa memilih antara karier dan peran domestik.
Upaya tersebut diperkuat dengan kehadiran Pos Sahabat Perempuan dan Anak, layanan pendampingan dan konsultasi yang difasilitasi Pemkot Surabaya bagi perempuan dan anak yang membutuhkan ruang aman untuk berbagi dan mendapatkan bantuan.
Ke depan, Lilik menegaskan komitmen pemkot untuk terus menjaga proporsi ideal keterlibatan ASN perempuan dalam jabatan strategis. Saat ini, komposisi ASN perempuan di Surabaya telah mendekati 43 persen. “Yang penting kinerja tetap terjaga dan tidak mengorbankan keseimbangan keluarga,” ujarnya.
PIMTI sendiri merupakan organisasi yang mendorong kepemimpinan perempuan pada jabatan publik tingkat Madya dan Pratama, baik di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
Selain advokasi kebijakan, PIMTI juga menilai sejauh mana institusi negara menyediakan ruang yang adil bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan.
Deputi Kemenko PMK, Woro Sri Hastuti Sulistyaningrum, menjelaskan bahwa PIMTI Awards diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada instansi yang memberi ruang nyata bagi perempuan untuk menduduki jabatan strategis, baik di Eselon I maupun Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
“Ketika perempuan menjadi pemimpin, mereka ikut menentukan arah kebijakan. Itu yang kami apresiasi,” ujar Woro.
Menurutnya, keterlibatan perempuan di jajaran pimpinan Pemkot Surabaya telah melampaui target PIMTI. Namun penilaian tidak berhenti pada persentase. PIMTI juga menimbang ketersediaan fasilitas pendukung seperti ruang laktasi, daycare, PAUD, hingga layanan konseling bagi perempuan dan anak.
Selain itu, Pemkot Surabaya dinilai aktif membuka akses pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (Diklat PIM) bagi ASN perempuan sebelum menduduki jabatan struktural. Seluruh data tersebut diolah dan diberi pembobotan, yang akhirnya menempatkan Surabaya di peringkat pertama nasional.
Agar capaian ini berkelanjutan, Woro berharap Pemkot Surabaya terus memperluas kesempatan pelatihan kepemimpinan bagi perempuan, sekaligus membangun kesadaran di kalangan ASN laki-laki tentang pentingnya kepemimpinan perempuan.
“Struktur penduduk kita 50 persen perempuan dan 50 persen laki-laki. Artinya, potensi pembangunan tidak boleh timpang. Kita harus mengoptimalkan keduanya,” pungkasnya.
Di Surabaya, pengarusutamaan gender tak lagi berhenti sebagai jargon kebijakan. Ia menjelma dalam praktik keseharian, hadir di ruang kerja, ruang laktasi, ruang pengasuhan, hingga ruang pengambilan keputusan. Dan dari sanalah, kepemimpinan perempuan menemukan pijakannya. (anto)
