Aksi warga Desa Sigapiton, Toba Samosir, Sumatera Utara, menentang penggusuran untuk pembangunan infsratstruktur proyek strategis nasional (PSN).

Bongkah.id – Pembangunan infrastruktur jalan tol dalam proyek strategis nasional diindikasi banyak memicu lonjakan kasus sengketa tanah berskala besar dan struktural (konflik agraria) di Indonesia di tahun 2021. Letupan konflik tersebut paling banyak terjadi d Provinsi Jawa Timur, yakni 30 kejadian.

Data akhir tahun 2021 Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dengan tema ‘Penggusuran Skala nasional’ menunjukkan, sebanyak 207 konfik agraria dilaporkan terjadi di 32 provinsi di Tanah Air. Jumlah sebaran itu meningkat tajam dibanding tahun 2020 yang hanya terjadi di 30 provinsi.

Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mengatakan, sebaran wilayah konflik agraria sepanjang tahun 2021 Dalam catatan KPA, Jawa Timur berada di dengan total 30 kasus konfik agraria sepanjang 2021 dengan luas mencapai 4.573,986 hektare.

“Sepanjang tahun, letusan konflik di provinsi Jawa Timur ada di peringkat pertama tercatat sebanyak 30 kejadian dengan luas mencapai 54.573,986 hektare,” kata Dewi dalam diskusi daring yang berlangsung pada Kamis (6/1/2022).

Angka tersebut naik 150 persen dari tahun sebelumnya, hanya 12 kasus. Menurut Dewi, peningkatan pesat letusan konflik agraria di Jatim itu sebagian besar disebabkan oleh proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan kawasan industri, yang sebagian besar didominasi oleh percepatan pembangunan PSN.

“Seperti pembangunan Tol Kediri-Kertosono, Tol Tulungagung-Kediri, pembangunan Tol Ring Road Sukodardi yang tersambung dengan Bandara Kediri, pembangunan kawasan industri Paciran di Lamongan, pembangunan KEK JIIPP di Gresik, dan pembangunan bendungan Semantok,” jelasnya.

Peringkat kedua jumlah konflik agraria terbanyak ditempati Provinsi Jawa Barat dengan total sebanyak 17 kejadian. Letusan konflik tersebut terjadi di atas lahan seluas 8597,834 hektare, dan angka tersebut naik 100 persen dibanding tahun 2020 dengan rincian delapan konflik agraria.

Dewi menyatakan, letusan konflik agraria di Jawa Barat juga didominasi oleh proyek-proyek strategis nasional. Seperti pembangunan Tol Jakarta-Cikampek II, Tol Cisumdawu, Tol Cimanggis-Cibitung, proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, dan pembangunan MNC Lido City di Kabupaten Bogor dan Sukabumi yang mencapai 3 ribu hektare.

Posisi ketiga penyumbang konflik terbanyak tahun 2021 ditempati oleh Provinsi Riau. Dalam catatan KPA, terdapat sebanyak 16 konflik seluas 21.564,55 hektare dan mengorbankan 359 KK.

“Berdasar tipologi konfliknya, letusan konflik agraria yang terjadi di Riau akibat aktivitas bisnis di sektor perkebunan dengan total 10 kasus, kehutanan dengan total lima kasus dan pembangunan infrstruktur dengan total satu kasus,” terangnya.

Konfik agraria di Riau, imbuhnya, dalam konteks sektor kehutanan, disebabkan oleh izin HTI korporasi kehutanan. Sedangkan di sektor pembangunan infrastruktur, lanjut dia, konflik terjadi akibat pembangunan jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang.

KPA mencatat, proses pembangunan tol sedianya akan diresmikan pada tahun 2021 oleh Presiden Joko Widodo. Namun rencana tersebut urung terlaksana, pasalnya proses pembebasan tanahnya masih menyisakan konflik di daerah Rimbo Panjang.

“Masyarakat menolak pembebasan tanah mereka untuk pembangunan tol. Mereka menilai harga yang ditetapkan pemerintah tidak wajar,” beber Dewi.

Pada posisi keempat, ada provinsi Sulawesi Selatan tercatat ada 12 letusan konflik yang terjadi pada tahun 2021. Konflik tersebut terjadi di atas tanah seluas 37.380,74 hektare dengan korban sebanyak 3.034 KK.

Karakteristik konflik di provinsi Sulawesi Selatan terjadi di sektor perkebunan dengan total tiga kasus, kehutanan tiga kasus, pertambangan dua kasus, pembangunan infrastruktur dua kasus, dan pertanian satu kasus. kemudian juga ada konflik antara Pangdam XIV Hasanuddin dengan warga Bara-baraya yang belum selesai hingga saat ini.

“Konflik di sektor perkebunan disebabkan oleh penguasan perkebunan sawit PTPN XIV di Wajo, Enrekang dan Luwu Timur. Sementara konflik kehutanan terjadi akibat tumpang tindih tata batas klaim kawasan hutan dengan masyarakat di Kabupaten Gowa dan Tana Toraja,” ungkapnya.

Dewi memaparkan, konflik agraria akibat klaim kawasan hutan di Kabupaten Soppeng. Konflik pembangunan infrastruktur terjadi akibat pembangunan PSN Bendungan Karalloe di Kabupaten Gowa dan pembangunan PLTA Pokko di Kabupaten Pinrang.

“Selanjutnya, secara berurutan dari posisi kelima hingga delapan yakni Sumatera Utara berada di dengan rincian 11 kasus. Kemudian, posisi enam hingga 10 penyumbang konflik terbanyak tahun ini ialah Provinsi Jawa Tengah 10 kasus, Kalimantan Timur 10 kasus, Sumatra Selatan delapan kasus, Bengkulu delapan kasus, Sulewesi Utara dan Jambi tercatat masing-masing 7 kejadian konflik,” sebutnya. (bid)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here