Bongkah.id – Presiden Joko Widodo disebut tidak membalas surat dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) . Demokrat menganggap sikap acuh Jokowi menguatkan kecurigaan isu keterlibatan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berupaya merebut paksa tahta penguasa PD atas sepengatahuan atasannya.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menjelaskan, dalam surat yang dikirimkan ke Jokowi, AHY meminta penjelasan soal indikasi Moeldoko serta sejumlah nama menteri dan pejabat setingkat menteri yang menjadi aktor intelektual Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD). Istilah itu digunakan dalam upaya merebut tahta AHY dari kursi Ketum PD.
“Dengan tiadanya penjelasan Presiden Jokowi, tentu masih ada teka teki yang tersimpan dalam pikiran masyarakat,” kata Teuku Riefky Harsya dalam keterangan pers, Jumat (5/2/2021).
Riefky menuturkan, dalam suratnya AHY menyampaikan keyakinannya kepada Jokowi bahwa nama-nama pejabat yang disebut itu tidak mengetahui adanya GPKPD. Ia mengatakan, nama-nama pejabat seperti Moeldoko dan para pelaku gerakan lainnya muncul dari kesaksian kader yang bertemu mereka.
Baca: Demokrat Tuding Pejabat Dekat Jokowi Berupaya Kudeta AHY, Ketua DPC Diimingi Rp 100 Juta.
Baca: Empat Faksi Partai Demokrat Disebut Bergabung Goyang Tahta AHY
“Ketum AHY juga menyampaikan pejabat-pejabat itu sangat mungkin dicatut namanya dan bahkan sebuah pembusukan politik,” kata Riefky.
Jika Presiden Jokowi menolak memberikan klarifikasi atas isu tersebut, lanjut Riefky, Demokrat tetap menghormati sikap kepala negara. Namun Riefky khawatir partainya tak bisa ikut Pemilu 2024 jika isu gerakan kudeta ini tak segera di-clear-kan dan malah benar-benar terjadi.
“Jika skenario buruk itu terjadi, Demokrat tentu tidak bisa berpartisipasi dalam Pemilu 2024 dan pilkada mendatang,” tukasnya.
Menurut Riefky, nasib Demokrat akan malang jika kudeta itu terjadi. Ia mengatakan banyak contoh kehancuran partai dimulai dari dualisme kepengurusan. Pemerintah, lanjutnya, bisa saja menyatakan Demokrat tidak sah karena ada dua ketua umum.
Ia menegaskan Demokrat ingin menghadapi gerakan kudeta Moeldoko dengan cara baik-baik demi nasib jutaan kader Demokrat. “Agar kedaulatan dan kelangsungan hidup Demokrat tetap terjaga,” ujarnya.
Ia berterima kasih kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang telah menepis tudingan terlibat dalam GPKPD. Menurut Riefky, hal itu membuktikan keyakinan Partai Demokrat jika para pejabat negara tersebut tidak terlibat dalam GPKPD.
“Kami tetap berkeyakinan bahwa Presiden Jokowi maupun pejabat negara yang namanya disebut-sebut benar-benar tidak mengetahui adanya GPKPD apalagi terlibat,” kata Riefky.
Sebelumnya, Presiden Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, alasan tak menjawab pertanyaan AHY karena menganggap upaya kudeta tersebut merupakan masalah internal Partai Demokrat.
“Jadi kami sudah menerima surat itu, dan kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut,” kata Pratikno, melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (4/2/2021).
Pratikno mengatakan, surat AHY tak akan dijawab pihaknya lantaran berisi tentang dinamika internal Partai Demokrat.
“Karena itu adalah perihal dinamika internal partai, itu adalah perihal rumah tanggal internal Partai Demokrat yang semuanya kan sudah diatur di dalam AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga),” tuturnya. (bid)
