bongkah.id — Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi membuka seleksi terbuka untuk mengisi sembilan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang selama ini dijabat pejabat sementara.
Pengumuman seleksi ini tertuang dalam surat resmi Nomor: 01/PANSEL-JPTP/KAB.SDA/2025, ditandatangani Ketua Panitia Seleksi, Prof. Dr. Seger Handoyo pada 1 Desember 2025.
Seleksi terbuka ini menjadi langkah penting untuk memperkuat struktur birokrasi. Namun publik juga mencermati apakah prosesnya benar-benar mampu melahirkan pemimpin berkualitas atau hanya menjadi rutinitas seremonial tanpa perubahan berarti.
Pendaftaran 1–15 Desember
Seleksi dibuka bagi PNS di lingkungan Pemkab Sidoarjo, serta PNS dari provinsi, kabupaten, dan kota di Jawa Timur. Pelamar wajib mengantongi rekomendasi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) serta memiliki pendidikan minimal Sarjana atau Diploma IV.
Seluruh dokumen dapat diakses melalui portal BKN di asnkarier.bkn.go.id. Setelah berkas dilengkapi, pelamar harus mengunggah softcopy ke platform yang sama paling lambat 15 Desember 2025, pukul 12.00 WIB.
“Ini kesempatan bagi PNS berintegritas dan berkompeten untuk mengisi posisi strategis. Kami berharap menemukan pemimpin yang profesional dan memiliki komitmen memajukan Sidoarjo,” ujar Prof. Seger dalam keterangan resminya.
Sembilan Jabatan Strategis
Posisi yang dibuka meliputi:
Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM
Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik
Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan
Kepala Pelaksana BPBD
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kepala Dinas Perikanan
Kepala Dinas Kesehatan
Kepala Dinas Sosial
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Jabatan-jabatan tersebut berhubungan langsung dengan pelayanan dasar, penanganan bencana, kesehatan, hingga penguatan desa. Karena itu, publik berharap seleksi tidak sekadar mengisi kekosongan, tetapi benar-benar mengutamakan kompetensi dan rekam jejak.
Seleksi terbuka sering disebut sebagai cara ideal memperbaiki birokrasi. Namun pengalaman di banyak daerah menunjukkan, proses ini kerap tidak sepenuhnya bebas dari kepentingan politik atau kedekatan personal.
Karena itu, masyarakat Sidoarjo menagih transparansi yang lebih kuat, mulai dari penilaian makalah, wawancara, hingga pengumuman akhir.
Jika dijalankan objektif, seleksi ini dapat menjadi momentum memperkuat profesionalisme pejabat daerah dan meningkatkan kualitas layanan publik.
Namun jika hanya formalitas, Sidoarjo berisiko kembali terjebak dalam pola lama: jabatan strategis yang tidak memberi dampak signifikan bagi masyarakat. (anto)
