Bongkah.id – Status perairan Laut Natuna telah berubah. Tidak lagi jalur lalu lintas umum. Berubah sebagai zona operasi militer perang (OMP). Titik berat tugas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Kogabwilhan I). Fokus OMP terhadap kerawanan di ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia).
Perubahan status itu disampaikan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono dalam acara exit briefing, yang sekaligus dirangkai Memorandum Pangkogabwilhan I di kantor perwakilan Markas Komando Kogabwilhan I, Jalan Gunung Sahari, Jakata Pusat, Kamis (28/05/2020).
“Marko Kogabwilhan I di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, diwajibkan melakukan pemantauan melekat. Semua perkembangan atas pelanggaran wilayah yang terjadi di perbatasan Laut Natuna harus terdeksi, sehingga dapat segera dilakukan tindakan tegas demi kedaulatan bangsa dan negara,” kata Yudo dalam keterangan resmi yang diterima Bongkah.id, Jumat (29/05/2020).
Telah menjadi rahasia umum, sengketa laut antara Indonesia dan China sempat memanas di perairan Natuna Utara. Puluhan kapal-kapal nelayan China yang dikawal pasukan penjaga pantai dan kapal perang fregat berlayar di perairan dekat Natuna, Kepulauan Riau, akhir Desember 2019. China menganggap perairan Natuna sebagai kawasan perikanan tangkap tradisional mereka.
Demikian panasnya, sehingga TNI AU sempat mengirim 4 pesawat tempur F-16 ke Natuna untuk melakukan patroli. Bahkan, Presiden Jokowi bersama sejumlah menteri dan pejabat negara juga sempat berkunjung ke Natuna saat patroli TNI dan kapal-kapal China bersitegang.
Selain menggelar OMP, menurut alumni AAL 1988 ini, Kogabwilhan I turut menjalankan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang saat ini menjadi titik berat tugasnya. Operasi itu meliputi kegiatan bantuan kemanusiaan dalam penanganan virus corona, yang kini sedang mereka laksanakan.
Pembagian tugas penanganan Covid-19 itu ada di beberapa tempat. Pelaksanaannya dibawah supervisi Panglima Kogabwilhan I, dan pelaksanaannya dibawah tanggungjawab para Panglima Komando Utama (Pangkotama).
“Penanganan Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran di bawah tanggungjawab Pangdam Jaya, Pulau Sebaru tanggung jawab Pangkoarmada I, Pulau Natuna tanggung jawab Pangkoops AU I, dan Pulau Berhala tanggung jawab Pangdam I/Bukit Barisan,” ujarnya.
Mengawal perairan Laut Natuna, ditegaskan, telah menjadi fokus pengamanan dari kapal asing sejak menjabat Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I. Suami dari Veronica Yulis Prihayati ini mengklaim, rutin menggelar patroli untuk mengawasi kapal China yang masuk ke wilayah perairan Indonesia.
“Sejak Januari saat kapal-kapal China masuk ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif), saya telah melaksanakan pengamanan wilayah. Karena itu, saya punya posko di sana saat menjabat Pangkogabwilhan. Kebijakan itu agar dapat melakukan tindakan cepat bersama Bakamla dan KKP, saat ada eskalasi dengan para pelintas gelap itu,” katanya.
Peralatan TNI AL yang saat ini ada di sekitar perairan Natuna, dikatakan, ada empat Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) yang siap tempur, satu pesawat tempur milik TNI AL, dan satu pesawat Boeing yang digunakan untuk memantau pergerakan kapal China maupun kapal asing lain yang masuk ke perairan Indonesia.
Selain soal pengawasan terhadap kapal asing, ayah dari Novendi Wira Yoga, Ditya Wira Adibrata, dan Noval Wira Abiyuda ini memastikan, Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) TNI AL terpenuhi.
Pada kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mohammad Mahfud MD meminta KSAL Laksamana Yudo meningkatkan keamanan di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Dia ingin kedaulatan Indonesia di Natuna dijaga dengan intensif agar nelayan tak cemas dengan keberadaan kapal asing.
“Saya berpesan agar TNI AL memperhatikan keamanan aktivitas nelayan-nelayan kita di Natuna, dan agar KSAL terus mencari terobosan dan kreativitas dalam upaya mempertahankan kedaulatan di laut,” kata Mahfud dalam keterangan resminya.
Selain itu, Mahfud juga berpesan pada KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo untuk memperkuat pengamanan wilayah udara di perbatasan Indonesia. Meski terdapat pelbagai keterbatasan, diharapkan TNI AL dan AU tak mengendurkan semangat menjaga wilayah udara NKRI.
“Sungguh butuh pengabdian tinggi untuk dapat menjaga kedaulatan di udara. Harapan saya TNI AU tetap menjaga kualitas daya tempurnya,” ujarnya. (ima)
