Bongkah.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati. Apresiasi itu diberikan seiring capaian seluruh desa di Bumi Majapahit yang telah berkembang, maju dan mandiri.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Desa Desa PDTT RI Abdul Halim Iskandar kepada Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (29/12/2021) siang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga hadir dalam cara tersebut.
Menteri Desa PDTT RI Abdul Halim Iskandar mengatakan, pihaknya mengapresiasi Jawa Timur karena meskipun bukan yang pertama daam hal tidak ada lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal, namun Jatim menjadi provinsi besar yang pertama kali yang mendapatkan penghargaan penghargaan ini karena terdapat 29 Kabupaten dan satu kota yang memperoleh penghargaan.
Selain itu, ia juga menekankan tentang pentingnya Perpres 104/2021 sebagai bagian semangat penuntasan kemiskinan di 2024. Dimana tidak boleh lagi ada warga desa yang masih punya hak untuk menerima jaring pengaman sosial tapi tidak menerima.
“Prinsipnya adalah tidak boleh lagi di desa ada warga yang berhak menerima jaring pengaman sosial tapi belum mendapat, maka wajib Dana Desa melalui BLT dana desa untuk mengcover itu,” katanya.
Ke depan, ia berharap para Bupati dan Walikota di Jawa Timur untuk dapat terus melakukan pendampingan dan konsolidasi dengan Kepala Desanya masing-masing terutama terkait tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.
“Tentunya juga berharap sekaligus upaya ini untuk penanganan kemiskinan ekstrem yang basisnya dari desa. Kami berharap Jawa Timur menjadi percontohan di dalam penuntasan kemiskinan ekstrem bukan semata-mata untuk konsumsi survei BPS tapi betul-betul tidak ada lagi warga miskin di desa. Jadi ketika orang turun ke desa memang tidak menemukan lagi warga miskin di sana. Inilah yang kita harapkan dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak,” pungkasnya.
Dalam kesempatan ini, Menteri Desa PDTT bersama Gubernur Khofifah juga meluncurkan Program Desa Berdaya KIP (Kreatif, Inovatif & Produktif) yang ada di 151 desa di Jatim. Khofifah dalam sambutannya menyampaikan terimakasih dan apresiasinya kepada seluruh pihak yakni para Kepala Daerah di Jawa Timur, para kepala desa, para pendamping desa, serta masyarakat desa yang ikut berkontribusi dalam pemerataan pembangunan di Jawa Timur.
Pemerataan pembangunan di Jatim terus menunjukkan perkembangan yang positif tidak hanya di perkotaan, tapi juga di pedesaan.
“Hal ini dibuktikan dengan semakin tingginya keberadaan desa dengan status Mandiri dan Maju serta tidak adanya lagi desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal di Jawa Timur,” tuturnya.
Khofifah menambahkan, berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2021 Kementerian Desa PDTT, jumlah desa mandiri dan maju di Jatim adalah yang tertinggi di antara provinsi lain se-Indonesia. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam SK Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 398.4.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa yang dirilis tanggal 19 Agustus 2021.
Dalam pemutakhiran data IDM tahun 2021, tercatat 3.269 desa di Indonesia dinyatakan sebagai desa mandiri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 697 desa atau 21,32 persen berada di Jawa Timur. Tidak hanya status desa mandiri yang tertinggi, desa dengan status maju di Jawa Timur juga tercatat mendominasi secara nasional dengan total 3.283 desa.
Berdasarkan hal tersebut, Khofifah turut menyampaikan rasa syukurnya karena pembangunan di tingkat pedesaan terus tumbuh baik berdasarkan Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) yang menjadi dasar dalam mengukur IDM.
“Pembangunan desa yang baik di Jatim tersebut mampu berjalan seiring dengan laju penurunan angka kemiskinan di tingkat pedesaan khususnya pada Tri – Wulan II Tahun 2021. Selain itu yang harus kita syukuri saat ini ada 697 desa mandiri di Jawa Timur, yang merupakan jumlah terbanyak secara nasional,” jelas Khofifah.
Tidak cukup itu, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, per 21 Juli 2021 menyebutkan bahwa tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan di Jawa Timr merupakan yang paling tipis jika dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa. Sementara itu, kontribusi terbesar angka penurunan kemiskinan di Jatim berada di wilayah pedesaan dengan total penurunan sebanyak 33.246 orang.
“Keberhasilan mengentas Jatim dari desa tertinggal dan sangat tertinggal ini menjadi bukti komitmen Pemprov Jatim dalam mengentaskan desa tertinggal dan mendorong kemandirian desa melalui berbagai program. Seperti program Desa Berdaya dan Paman Desa yang memberikan stimulus berupa permodalan di tingkat desa,” tambah Khofifah.
Program Desa Berdaya ini sendiri fokus pada empat aspek utama. Antara lain menumbuhkan inovasi untuk menggerakkan perekonomian desa berbasis potensi dan sumberdaya secara kreatif dan berkelanjutan. Kedua, mendorong hadirnya ikon desa yang khas melalui economic branding berbasis inovasi.
Kemudian ketiga, optimalisasi penggunaan dana desa untuk mendorong pertumbuhan ikon desa yang berdampak pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Terakhir, menciptakan praktik keteladanan (good practices) sehingga menjadi sumber inspirasi.
Untuk mendukung program tersebut, lanjut Khofifah, Pemprov Jatim telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20,1 miliar untuk Paman Desa dengan sasaran 301 BUMDesa. Kemudian anggaran untuk Desa Berdaya senilai Rp 15,1 miliar untuk 151 Desa Mandiri.
Dalam acara ini Gubernur Khofifah turut melakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov Jatim dengan Direktur Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akutansi Negara (PKN STAN) untuk meningkatkan kapasitas pengelola Bumdesa dalam pengelolaan Keuangan. Dengan adanya penandatanganan kesepakatan ini, Khofifah berharap ke depan akan ada percepatan keakurasian dari seluruh manajemen keuangan yang ada pada BUMDes di Jawa Timur. (bid)
