Bongkah.id – Hubungan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dengan Gubernur Jawa Timur Khoffah Indar Parawansa kembali memanas. Ketegangan itu buntut keputusan Pemprov Jatim mengalihkan dua mobil PCR bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penanganan Covid-19 di Surabaya ke daerah lain.
Keputusan Gubernur Khofifah memindahkan dua mobil PCR dari BNPB ke Kabupaten Tulungagung dan Lamongan membuat Risma naik pitam. Pasalnya, Risma merasa sudah bersusah payah meminta bantuan ke BNPB dan beberapa pihak untuk pengadaan mobil PCR tersebut.
Apalagi, dia sudah menjadwalkan tes swab cepat untuk warga Surabaya dengan menggunakan alat di dalam mobil PCR tersebut. Dan memang, Kota Surabaya menjadi prioritas penanganan Covid-19 nasional setelah meledaknya jumlah kasus positif di ibukota Provinsi Jatim itu.
“Kasihan pasien yang sudah menunggu di Asrama Haji,” kata Risma, Jumat (29/5/2020).
Risma kemudian meluapkan amarahnya kepada pejabat BNPB yang dia hubungi melalui sambungan telepon. Risma menegaskan bahwa dirinyalah yang sudah berusaha keras memperoleh bantuan dua mobil PCR dari BNPB untuk penanganan Covid-19 di kotanya.
“Mohon maaf pak, saya sudah ngemis-ngemis (untuk mendapat bantuan mobil PCR). Saya yang minta itu kemana-mana,” ungkapnya kepada pejabat BNPB yang dia hubungi lewat telepon.
Walikota Surabaya dua periode ini lalu mempertanyakan alasan mobil PCR tersebut dipindahkan ke Tulungagung dan Lamongan oleh Pemprov Jatim. Padahal, menurutnya, mobil itu diberikan untuk penanggulangan coronavirus di Kota Surabaya yang menjadi fokus Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pusat.
“Saya menerima SMS dari Pak Doni (Monardo, Kepala BNPB), itu memang untuk Surabaya, pak. Kenapa dialihkan ke daerah lain. Kalau mau boikot jangan begitu caranya,” tandas Risma.
Risma menegaskan tidak bisa menerima perlakuan ini, siapapun pelaku sebenarnya yang sengaja mengalihkan mobil PCR ke daerah lain. Karena tindakan pengalihan tersebut berdampak langsung pada penanganan covid-19 di Kota Pahlawan. Dan imbasnya lagi, hal itu bisa semakin mencoreng citra Risma sebagai Walikota Surabaya.
“Saya ndak terima lho ini, saya akan ngomong kemana-mana. Masa saya dibilang ndak bisa kerja, sekarang siapa yang ndak bisa kerja kalau ngawur–ngawur begini,” cetus Risma.
Jejak Perseteruan Risma-Khofifah
Perseteruan Risma dengan Gubernur Khofifah Indar Parawansa atau Pemprov Jatim terkait mobil PCR ini merupakan babak ketiga sejak merebaknya virus corona. Perang gengsi politik dua penguasa ini memang sudah menjadi rahasia publik sejak lama.
Hingga pada awal merebaknya Covid-19 di Kota Surabaya, perang dingin kedua perempuan pemimpin daerah itu kian mengemuka. Risma melalui Gugus Tugas Covid-19 tiba-tiba menutup posko penjagaan di 18 titik akses masuk Kota Surabaya pada 8 April 2020 atau setelah tiga hari posko sterilisasi itu dibuka.
Penutupan posko itu ditengarai sebagai reaksi Risma atas sindiran Khofifah yang menyebut Pemkot Surabaya tak mau koordinasi soal pembukaan karantina wilayah. Padahal menurut Koordinator Protokol Komunikasi, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, M Fikser, fungsi posko sterilisasi itu bukan untuk menutup akses masuk Kota Surabaya, melainkan hanya membatasi.
Pada akhirnya, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Surabaya membuka lagi 18 posko tersebut pada 11 April 2020.
Selanjutnya, perseteruan Risma kontra Khofifah kembali meruncing saat klaster pabrik rokok HM Sampoerna meledak. Menyeruaknya puluhan kasus positif di pabrik rokok tersebut menyusual dua karyawan yang meninggal dunia langsung disikapi dingin oleh Khofifah.
Gubernur Jatim menyebut meledaknya puluhan karyawan yang terjangkit corona karena Pemkot Surabaya terlambat menutup operasional pabrik HM Sampoerna di Rungkut II serta melakukan koordinasi. Pemkot baru menutup pabrik Sampoerna pada 27 April atau setelah lebih dari sepekan sebelumnya dua karyawan yang positif Covid-19 meninggal yakni pada 18 April.
Kini, ketegangan Risma dan Khofifah memuncak dalam kasus mobil PCR bantuan BNPB untuk percepatan penanganan Covid-19.
Sebelumnya, bantuan dua mobil PCR dari BNPB diberikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sesuai fokus Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pusat, mobil PCR itu seharusnya memang diserahkan ke Pemkot Surabaya.
Ini mengingat sebaran kasus coronavirus di Kota Pahlawan kian mengkhawatirkan, tercatat sebagai daerah tingkat kota/kabupaten dengan jumlah kasus positif terbanyak di Indonesia.
Namun, setelah dua hari dioperasionalkan di Surabaya dan Sidoarjo, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Jatim tiba-tiba memindahkan dua mobil tersebut ke Kabupaten Tulungagung dan Lamongan, hari ini, Jumat (29/5/2020).
“Alhamdulilah kami kembali mendapat bantuan dari BNPB, berupa dua unit mobil mesin PCR. Bantuan ini penting, karena saat ini kebutuhan mesin PCR test untuk swab memang yang paling dibutuhkan karena validitasnya paling tinggi,” ungkap Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (29/5).
Mobil PCR ini masing-masing juga dilengkapi dua mesin PCR. Masing-masing mesin PCR memiliki kapasitas tes maksimal 200 sampel per hari. Artinya, satu mobill PCR yang memiliki 4992 reagen PCR itu bisa melakukan tes swab 400 sampel per hari. (bid)
