Bongkah.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih berada di urutan teratas daftar pemerintah daerah yang mengendapkan anggaran paling besar di bank senilai Rp 24,48 triliun per februari 2022. Adapun secara nasional pada periode yang sama, dana pemda yang ‘menganggur’ di rekening mencapai total Rp 183,32 triliun.
Total uang pemda yang mengendap di bank tersebut meningkat Rp 25,35 triliun atau 16% dibandingkan bulan sebelumnya. Jika dibandingkan periode yang sama tahun 2021 lalu, angkanya naik Rp 19,37 triliun atau 11,8%.
“Sedangkan tahun sebelumnya, 2020 sebesar Rp 165,02 triliun dan tahun 2019 atau waktu normal sebelum pandemi Rp 176,03 triliun. Jadi, saldo Pemda di bank pada Februari 2022 adalah rekor tertinggi dalam empat tahun terakhir,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTA edisi Maret, Senin (28/3/2022).
Sri Mulyani membeberkan, hampir seluruh Pemda mencatat kenaikan simpanan di perbankan. Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat mencatatkan simpanan paling banyak di perbankan.
Anggaran Pemprov Jawa Timur di bank berada di atas Rp 24,48 triliun, disusul Jawa Barat dan Jawa Tengah memiliki simpanan di bank di atas Rp 15 triliun. Sulawesi Barat merupakan provinsi dengan dana mengendap di bank paling sedikit Rp 1,06 triliun.
“Nilai simpanan Pemda di bank per Februari tahun 2022 masih tinggi karena Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) belum dibayarkan. Perlu juga percepatan belanja untuk pelayanan publik di daerah,” ujarnya. .
Pemberian TPP bagi PNS daerah masih menunggu proses validasi yang dilakukan oleh Kemendagri. TPP untuk PNSD ini baru dilaksanakan di awal bulan ini.
Belum terealisasinya pembayaraan TPP untuk PNS di daerah juga menyebabkan menurunnya belanja pegawai. Ini juga yang menjadi alasan Pemda menyimpan dananya di bank.
Menkeu juga menyoroti, realisasi belanja Pemda yang masih lambat di tengah transfer dan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak meningkat. Belanja daerah hingga bulan lalu sebesar Rp 42,29 triliun atau menyusut 18,6% dibandingkan tahun lalu.
Kementerian Keuangan mencatat, semua jenis belanja turun. Belanja pegawai turun dari Rp 35,81 triliun pada tahun lalu menjadi Rp 28,01 triliun, belanja barang dan jasa turun tipis Rp 100 miliar menjadi Rp 8,07 triliun, belanja modal berkurang Rp 300 miliar menjadi Rp 1,33 triliun, dan belanja lainnya turun hampir Rp 1,5 triliun menjadi Rp 4,88 triliun.
“Belanja pemerintah pusatnya bergeser ke subsidi tapi belanja modal dan barangnya sudah normal, namun untuk daerah malah kontraksi. Ini perlu kita akselerasi supaya momentum pemulihan ekonomi tidak melemah,” demikian Menkeu Sri Mulyani. (bid)
