Bongkah.id – Kamis (25/09/2025) malam, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati, melakukan perombakan besar-besaran di jajaran pejabat tinggi pratama. Sebanyak 23 pejabat resmi diambil sumpah dan dilantik di Ruang Joyoboyo, Kota Kediri, Jawa Timur, disaksikan Wakil Wali Kota Qowimuddin serta Kepala DPMPTSP Edi Darmasto.
Dengan lantang, Mbak Wali, sapaan akrab Vinanda, menegaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan bukanlah tanda kegagalan. “Ini kesempatan untuk belajar hal baru, mengembangkan diri, dan memberikan kontribusi lebih luas bagi masyarakat,” ujarnya penuh optimisme.
Namun, publik tentu paham. Kata “penyegaran” dalam birokrasi seringkali berbuntut tafsir lain: ada yang dinilai kurang perform, ada pula yang dianggap terlalu lama duduk di kursi empuk. Wajar jika masyarakat bertanya-tanya, benarkah mutasi ini murni soal profesionalitas atau sekadar politik tata letak jabatan?
Wali Kota termuda itu mengingatkan para pejabat agar bekerja profesional, adaptif, serta tidak pelit ilmu terhadap rekan kerja. Pesan yang terdengar sederhana, tetapi justru menyimpan makna dalam karena di balik kursi jabatan seringkali ego dan rivalitas justru lebih dominan daripada semangat kolaborasi.
“Bukan berarti seterusnya Bapak Ibu akan di sini. Kami juga akan evaluasi terus,” tegas Vinanda, seolah mengirim sinyal bahwa jabatan yang baru disematkan bisa sewaktu-waktu digeser kembali bila kinerja tak sesuai harapan.
Dari Asisten, Staf Ahli, hingga Kepala Dinas, deretan nama baru kini resmi menempati pos strategis. Mulai dari Endang Kartika Sari yang dipercaya memimpin Dinas PUPR, Mandung Sulaksono di Dinas Pendidikan, hingga Paulus Luhur yang kini memegang kendali Satpol PP. Total 23 pejabat diputar roda jabatannya.
Adapun pejabat yang dilantik di antaranya Bagus Alit (Asisten Administrasi Umum), Endang Kartika Sari (Kepala Dinas PUPR), Rony Yusianto (Kepala Diskominfo), Mandung Sulaksono (Kepala Dinas Pendidikan), M. Ferry Djatmiko (Kepala Bappeda), Tanto Widjohari (Kepala BKPSDM), hingga Indun Munawaroh (Kepala DLHKP).
Pelantikan turut dihadiri jajaran kepala OPD serta tamu undangan. Momentum ini diharapkan menjadi tonggak baru penguatan birokrasi di Kota Kediri, sekaligus dorongan bagi pejabat yang dilantik untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kini bola ada di tangan para pejabat baru. Apakah benar bisa cepat beradaptasi, menekan ego sektoral, dan menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik? Ataukah sekadar berganti posisi tanpa banyak perubahan nyata?
Satu hal yang pasti, publik Kediri akan menagih janji: pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan tentu saja lebih MAPAN, sebagaimana jargon yang terus digaungkan. (wan)
