Bongkah.id – Meski berjalan lancar dan sukses, debat perdana pasangan calondi Pemilihan Bupati-Wakil Bupati (Pilbup) Kediri tahun 2024 masih menuai kritikan dari sejumlah pihak. Mereka mengkritik tidak adanya penerjemah bahasa isyarat dalam acara tersebut.
Debat publik perdana pasangan Cabup-Cawabup Kediri berlangsung di IKCC Kota Kediri, Kamis (24/10/2024) malam. Absennya penerjemah bahasa isyarat dalam acara tersebut dinilai mengurangi aksesibilitas informasi bagi kelompok disabilitas tunarungu yang ingin memahami visi, misi, dan program Cabup-Cawabup Kediri.
Ketua KPU Kabupaten Kediri, Nanang Qosim, memberikan klarifikasi soal ketidakhadiran penerjemah bahasa isyarat dalam acara debat perdana, tadi malam. Dia menjelaskan, ada kendala teknis yang mengakibatkan pihaknya gagal menyediakan penerjemah bahasa isyarat.
Menurut Nanang, pihak KPU telah berupaya keras untuk menghadirkan penerjemah demi menjamin akses yang setara bagi seluruh masyarakat. Namun, upaya tersebut gagal pada menit-menit akhir karena tim penyelenggara kesulitan menemukan penerjemah yang tersedia.
“Kami sudah berusaha semaksimal mungkin agar penyandang disabilitas bisa mengakses debat ini melalui penerjemah bahasa isyarat. Tetapi pada akhirnya tidak ada penerjemah yang dapat hadir sesuai waktu pelaksanaan,” ujar Nanang.
Nanag menambahkan bahwa KPU akan melakukan evaluasi agar masalah serupa tidak terjadi lagi pada debat berikutnya.
Baca Juga: KPU Kabupaten Kediri Sukses Gelar Debat Publik Perdana Paslon Bupati dan Wakil Bupati
Reaksi dari Komunitas Disabilitas
Absennya penerjemah bahasa isyarat dalam debat tersebut mendapat reaksi dari kalangan disabilitas, salah satunya dari Sri Utami, anggota perkumpulan disabilitas Kabupaten Kediri. Perempuan berusia 45 tahun ini menyayangkan kurangnya perhatian penyelenggara terhadap aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Menurut Sri, debat pilkada merupakan tahapan penting yang harus bisa diakses oleh seluruh warga, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran.
“Kami, penyandang disabilitas, khususnya tunarungu, memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang sama dalam setiap tahapan pemilihan. Harus ada penerjemah bahasa isyarat agar kami dapat mengikuti jalannya debat dan memahami visi-misi calon,” tegas Sri Utami.
Sri menambahkan bahwa hak memperoleh informasi secara setara seharusnya menjadi prioritas dalam setiap tahapan pilkada, terutama dalam konteks modern saat ini di mana inklusivitas sangat penting.
Sebagai seorang penyandang tuna daksa dari Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, Sri berharap bahwa KPU bisa memperbaiki kekurangan ini pada debat selanjutnya. Pengalaman debat pertama ini seharusnya menjadi pelajaran penting bagi KPU untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu dapat diakses oleh semua kalangan, tanpa terkecuali.
“Mungkin penyelenggaraan debat pertama ini bisa menjadi pelajaran bagi KPU untuk dievaluasi. Kami berharap di debat kedua nanti, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas lebih diperhatikan, terutama dengan adanya penerjemah bahasa isyarat,” ungkap Sri Utami.
Debat Kedua Diharapkan Lebih Baik
Debat kandidat ini seharusnya menjadi kesempatan penting bagi masyarakat untuk memahami lebih dalam program kerja para kandidat yang akan memimpin Kabupaten Kediri. Tanpa adanya penerjemah bahasa isyarat, kelompok penyandang disabilitas pendengaran kehilangan kesempatan untuk terlibat aktif dalam pemahaman visi-misi calon. Kritikan yang datang dari komunitas disabilitas ini diharapkan menjadi masukan yang berharga bagi KPU untuk meningkatkan layanan aksesibilitas pada debat-debat berikutnya.
Dalam keterangannya, Ketua KPU Kabupaten Kediri, Nanang Qosim, menyatakan komitmen KPU untuk memperbaiki kekurangan ini di debat kedua mendatang. Pihak KPU berencana untuk bekerja sama lebih awal dengan berbagai pihak.
Termasuk komunitas disabilitas, guna memastikan tersedianya penerjemah bahasa isyarat. Langkah ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi seluruh warga, tanpa terkecuali.
Dengan adanya kritikan dari komunitas disabilitas dan dukungan dari berbagai pihak, harapannya debat berikutnya bisa berjalan lebih inklusif, memberikan hak yang setara bagi setiap warga negara, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. (wan/bid)
