Bongkah.id – Program Kartu Prakerja melahirkan skandal indikasi konflik kepentingan Staf Khusus Millenial Presiden yang juga CEO platform Ruangguru, Adamas Belva Syah Devara. Sejumlah kalangan mendesak pihak Istana Kepresidenan kontrak kerjasama program kartu prakerja dengan delapan platform, termasuk Ruangguru.
Platform Ruangguru yang dinakhodai Belva Syah Devara dituding menerima langsung alokasi khusus dari anggaran Rp 5,7 triliun kartu prakerja untuk pelatihan online untuk 8 platform. Tujuh platform lain yang ditunjuk pemerintah untuk mengadakan pelatihan online yakni Tokopedia, Bukalapak, MauBelajarApa, HarukaEdu, PijarMahir, Sekolah.mu dan Sisnaker.
Peneliti Center of Innovation and Digital Economy and Finance (Indef) Nailul Huda memperkirakan masing-masing platform mitra pemerintah itu akan mendapatkan keuntungan dari kartu prakerja sebesar Rp 457 miliar. Jumlah itu didapat dari total anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk kartu prakerja sebesar Rp 5,7 triliun.
Jika anggaran sebesar itu dibagi maka setiap platform mendapatkan kontrak senilai Rp 700 miliar. Huda memperkirakan, pengeluaran delapan platform secara kotor hanya sekitar Rp 243 miliar.
“Jadi keuntungan bersih (setiap) platform bisa Rp 457 miliar. Jumlah itu besar,” kata Huda dalam video conference. Padahal, menurutnya, di saat pandemi seperti sekarang ini, keuntungan buat platform harusnya diminimalkan.
Ekonom Indef Bhima Yudhistira meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan otoritas pengawas anggaran harus menelusuri masalah konflik kepentingan dalam penunjukan Ruangguru sebagai mitra Kartu Prakerja. Kendati, Belva Devara telah mundur dari posisi Staf Khusus Presiden Joko Widodo.
“Karena akar masalahnya adalah konflik kepentingan, maka mundurnya Belva belum menyelesaikan permasalahan. Ini harus ditelusuri oleh KPK dan otoritas pengawas anggaran, mulai dari proses penunjukan mitra berupa MoU yang terjadi sebelum peraturan teknis Kemenko Perekonomian keluar,” ujar Bhima, Rabu (22/4/2020).
Bhima mengatakan apabila pemerintah memang ingin memutus kontrak dengan Ruangguru, bukan karena Belva mundur, tapi benar-benar ada masalah konflik kepentingan dalam MoU penunjukkan mitra Prakerja.
“Jadi harus ditelusuri dulu sebelum memutuskan apakah mitra kartu pra kerja melanggar prosedur. Baru ketika ditemukan otomatis kontrak bisa diputus,” ujar Bhima.
Menanggapi tekanan ini, Founder sekaligus Direktur Produk dan Kemitraan Ruangguru Iman Usman menepis semua tudingan itu. Iman pun membeberkan mekanisme penunjukan Ruangguru dan persyaratannya ditentukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Project Management Office (PMO) Kartu Prakerja.
Sebagai mitra, Ruangguru membuka kerja sama dengan berbagai penyedia pelatihan. Ruangguru mengajukan upaya kurasi kepada PMO, apakah kelas pelatihan dianggap memenuhi kriteria atau tidak. Sejauh ini, lebih dari 2.000 kelas yang disetujui.
“Salah banget kalau ada narasi yang bilang ini duitnya lari ke kantong Ruangguru,” kata Pendiri dikutip dari akun Instagramnya @imanusman, Rabu (22/4/2020).
Iman mengatakan, skema kartu prakerja adalah bantuan insentif langsung dan kredit pelatihan. Bantuan pelatihan itu bisa digunakan penuh sesuai nilai maksimal, bisa juga tidak. Apabila digunakan, peserta harus memilih ratusan lembaga pelatihan yang menawarkan kelas, bersama platform mitra pemerintah termasuk Ruangguru.
Menurut Iman, pemerintah pun akan menambah lebih banyak lagi lembaga pelatihan untuk kartu prakerja. Selain itu, dia juga membantah bahwa Ruangguru sebagai mitra titipan karena CEO-nya saat ini Adamas Belva Syah Devara sempat menjabat sebagai Staf Khusus Presiden Joko Widodo.
“Enggak benar kalau ini dibilang titipan. Ruangguru lolos ya karena Ruangguru, bukan karena Belva,” tuturnya.
Menurutnya, Ruangguru sebagai platform pembelajaran terbesar layak digandeng pemerintah. “Lain cerita, kalau ini platform yang enggak jelas reputasi dan rekam jejaknya,” ucapnya. (bid)
