Bongkah.id – Di sebuah gedung sederhana yang dulunya merupakan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, angin perubahan mulai berhembus. Gedung itu akan segera disulap menjadi ruang belajar Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pendidikan yang digagas untuk menjangkau siswa-siswa rentan dan tak terakomodasi dalam sistem formal.
Namun, gedung hanyalah awal dari cerita panjang Sekolah Rakyat. Di balik layar, Pemerintah Kabupaten Jombang tengah sibuk menyiapkan satu elemen penting lainnya: sumber daya manusia. Sedikitnya, 191 nama telah diusulkan ke pemerintah pusat untuk mengisi posisi tenaga pendidik dan kependidikan. Rinciannya, 100 orang untuk posisi non-guru dan 91 orang untuk tenaga pengajar.
“Jadi kemarin itu kami sudah mengirim usulan 100 ASN yang kita ambil dari teman-teman PPPK paruh waktu Kementerian Sosial, sampai sekarang belum mendapatkan informasi teknis tindak lanjutnya seperti apa, masih menunggu,” ujar Hari Purnomo, Kepala Dinas Sosial Jombang, Sabtu (21/6/2025).
Usulan itu mencakup beragam posisi non-guru, operator sekolah, bendahara, tata usaha, hingga wali asrama, tenaga keamanan, petugas kebersihan, dan juru masak. Meski begitu, Hari menyebutkan bahwa tidak semua yang diusulkan akan otomatis diterima.
“Ketika yang kami usulkan itu di bawah kebutuhan kemungkinan besar bisa diterima, tetapi tetap nanti masih ada seleksi lagi,” katanya.
Penyaringan akan dilakukan oleh Kementerian Sosial berdasarkan kesesuaian latar belakang pendidikan. “Seperti untuk wali asuh saja, syaratnya tingkat pendidikan S1 dan D4 Perangkat Kesejahteraan Sosial. Tidak semua teman-teman yang diusulkan sampai tingkat pendidikan itu,” ungkap Hari. Karena itu, sebagian nama bisa saja gugur dalam seleksi.
Ia juga menambahkan bahwa rekrutmen tenaga wali asuh tampaknya diarahkan kepada lulusan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) atau Poltekesos milik Kemensos.
“Khusus wali asuh misalnya itu menjurus ke alumni STKS atau Poltekesos. Tetapi, mereka kemungkinan ada yang statusnya masih belum ASN. Karena tidak semua lulusan STKS atau Poltekesos itu jadi PNS. Memang sekolahnya kedinasan, tetapi tidak ikatan dinas,” jelasnya.
Sementara itu, untuk kebutuhan guru dan kepala sekolah, kewenangan berada di tangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang. “Jadi untuk guru itu ranahnya di teman-teman dinas pendidikan, kalau di kami itu tenaga kependidikannya,” kata Hari.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang, Wor Windari, membenarkan bahwa pihaknya telah mengusulkan nama-nama tenaga pendidik ke pusat. “Jadi sudah pendaftaran, dari mereka yang mendaftar itu ada 91 dan sudah kami usulkan ke pusat,” ungkapnya.
Mereka yang diusulkan akan mengisi posisi guru dan kepala sekolah di jenjang pendidikan SMP dan SMA. “Karena di Jombang itu SMP dan SMA, sehingga yang diusulkan itu per jenjang pendidikan, bukan kepala sekolah rakyatnya,” lanjut Wor.
Upaya ini merupakan tindak lanjut dari turunnya petunjuk teknis (juknis) rekrutmen tenaga kependidikan dari Kementerian Sosial. Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, menjelaskan bahwa juknis tersebut merujuk pada SE Sekjen Kemensos tertanggal 14 Mei 2025 No: 1581/11DL.03/05/2025.
“Jadi, proses penyediaan atau rekrutmen SDM Sekolah Rakyat meliputi kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya,” jelas Agus.
Untuk guru dan kepala sekolah, rekrutmen berada di bawah Satgas Guru Kemendikdasmen dan dilaksanakan daerah melalui dinas pendidikan masing-masing.
Berdasarkan perhitungan kebutuhan, jenjang SMP Sekolah Rakyat di Jombang membutuhkan 13 orang, satu kepala sekolah dan 12 guru mata pelajaran. Sedangkan jenjang SMA membutuhkan 19 orang yang terdiri dari satu kepala sekolah dan 18 guru mata pelajaran.
Sementara itu, tenaga kependidikan lainnya yang dibutuhkan mencapai 29 orang, yang terdiri dari tenaga tata usaha, bendahara, operator, wali asuh, wali asrama, satpam, juru masak, dan petugas kebersihan.
“Untuk Kabupaten Jombang hanya membuka jenjang SMP dan SMA saja. Sedangkan untuk jenjang SD tidak dibuka lantaran kuota belum mencukupi. Insya Allah jenjang SMP dan SMA saja,” pungkas Agus.
Dengan segala persiapan dan dinamika rekrutmen ini, Jombang tampak serius mewujudkan Sekolah Rakyat sebagai solusi pendidikan alternatif. Harapannya, di gedung SKB yang segera difungsikan itu, akan tumbuh benih-benih masa depan yang selama ini belum tersentuh oleh sistem pendidikan formal. (Ima/sip)
