Bongkah.id – Tiga komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkonfirmasi poitif terjangkit virus corona (Covid-19). Namun kondisi tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan Pilkada serentak yang tetap digelar pada 9 Desember 2020.
Komisioner KPU ketiga yang terkonfirmasi positif Covid-19 ialah Pramono Ubaid. Hari ini, Sabtu (19/9/2020), dia sendiri yang mengumumkan kondisinya terinfeksi virus tersebut berdasar tes swab pada Jumat (19/9/2020) kemarin.
“Saya ingin mengabarkan bahwa berdasarkan tes swab kemarin, yang hasilnya saya dapatkan tadi siang, saya dinyatakan positif terpapar COVID-19. Saat ini, kondisi saya baik-baik saja. Saya tidak merasa ada gejala apa pun,” ungkap Pramono kepada wartawan, Sabtu (19/9/2020).
Belum diketahui sumber virus corona yang menular ke Pramono. Namun sebelum dinyatakan positif corona, Pramono sempat menghadiri sejumlah acara bersama Arief Budiman.
Sebelum Pramono, dua komisioner yang lebih dulu dinyatakan positif Covid-19 yakni Evi Novida Ginting dan Arief Budiman. Evi merupakan pimpinan KPU yang pertama terkangkit virus ini pada Rabu (16/9/2020).
Evi positif termasuk orang tanpa gejala (OTG) dan tak mengalami gejala apa pun, seperti demam, batuk, maupun pilek. Dia kini melakukan isolasi mandiri di rumahnya dan tetap menjalankan tugas-tugasnya secara daring.
“Alhamdulillah baik, enggak demam,” kata Evi mengabarkan kondisi terbarunya, Jumat (18/9/2020) kemarin.
Sementara Ketua KPU Arief Budiman mengumumkan dirinya positif corona pada Jumat (18/9/2020) kemarin berdasarkan tes swab yang dilakukan sebagai syarat rapat dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Bogor pada 18 September 2020. Padahal, Arief sudah berulang kali melakukan rapid test dan hasilnya nonreaktif.
Arief pun menjalankan isolasi mandiri di rumah dinasnya. Sama seperti Evi, Arief pun tidak memiliki gejala dan tubuhnya dalam kondisi sehat.
Mantan Komisioner KPU Jawa Timur itu menegaskan, Covid-19 yang menyerang dirinya dan dua pimpinan lain tidak akan menganggu tahapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Ia bahkan tidak terpikir untuk menunda pelaksanaan pesta demokrasi daerah itu.
“Belum, belum ada pikiran itu,” katanya saat dihubungi, Sabtu (19/9/2020).
Arief berharap pandemi virus corona yang menyerang Indonesia bisa melandai pada Desember mendatang. Meski berada di tengah pandemi, Arief menegaskan, seluruh KPU di daerah siap melanjutkan tahapan-tahapan pilkada.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan pemerintah untuk mempertimbangkan opsi menunda pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Alasannya berdasarkan data yang terus disampaikan oleh Satgas Covid-19, angka orang terinfeksi per hari terus mengalami kenaikan.
Fadli mengatakan, penundaan pelaksanaan pilkada di sebagian daerah, atau bahkan di seluruh daerah pemilihan, sangat dimungkinkan secara hukum. Sebabnya yang dinanti saat ini adalah pilihan kebijakan mana yang akan diambil oleh KPU, Pemerintah, dan DPR.
“Melanjutkan tahapan pilkada dengan resiko besar, atau menunda sampai adanya pengendalian wabah yang terukur dan rasional,” katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/9/2020). (im)
